Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Edhy Prabowo dan Mengapa Masih Ada Pejabat yang Doyan Korupsi?

Kompas.com - 26/11/2020, 16:51 WIB
Dandy Bayu Bramasta,
Sari Hardiyanto

Tim Redaksi

"Tetapi, kalau dibuat sangat ketat, akan mengakibatkan kesulitan, ketiak efisiensian dan tentu akan mengakibatkan ada orang membuat inovasi-inovasi untuk mengalahkan sistem yang ketat itu melalui hubungan-hubungan personal," ucap Drajat.

Baca juga: Trending Topic Taufik Hidayat dan Lingkaran Korupsi di Kemenpora...

Kelemahan dari negara

Faktor berikutnya menurut Drajat yang mendasari mengapa masih ada pejabat yang doyan korupsi adalah adanya kelemahan dari negara.

Kelemahan yang dimaksud adalah berasal dari sistem pemerintahan yang menyangkut pengendalian relasi ekonomi politik.

"Jadi ada kecenderungan perilaku rente yang harus ditekan dan hal tersebut masih belum bisa dilakukan," papar Drajat.

Baca juga: Apa Investasi Terbaik untuk Dilakukan?

"Di sini para pejabat ini memiliki hak menetapkan aturan, menyetujui investasi dan sebagainya dengan para pengusaha yang memang menawarkan uang, fasilitas agar mereka mendapatkan kemudahan," tambahnya.

Dalam hubungan tersebut, kata Drajat, di dalamnya terdapat kecenderungan untuk rente atau untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri.

Drajat mengungkapkan, perilaku rente tersebutlah yang harusnya bisa untuk lebih ditekan.

Baca juga: Resmi Tersangka, Berapa Harta Kekayaan Edhy Prabowo?

Integritas pejabat

Faktor ketiga, menurut Drajat adalah faktor dari integritas pejabat yang bersangkutan.

Menurutnya, pejabat boleh saja memiliki atau memiliki bisnis lain. Asalkan, dirinya mampu menjaga integritas dan amanah yang diberikan kepadanya.

"Berarti di sini menyangkut soal sistem rekrutmennya yang harus betul-betul solid dan bertanggung jawab," ucap Drajat.

Baca juga: Harun Masiku, Djoko Tjandra, hingga Sidang Etik Ketua KPK

"Mengapa para pejabat misalnya menteri bisa masuk ke dalam birokrasi pemerintahan, itu disebabkan karena dipilih melalui sistem pemilihan. Misalnya kalau menteri ya berarti dipilih oleh presiden," imbuh dia.

Oleh karena itu, dalam hal ini sistem pemilihan harus sangat selektif.

Sehingga, pejabat yang dipilih benar-benar dapat dikontrol integritasnya untuk lima tahun menjabat akan tetap bersih dari perilaku korupsi.

Baca juga: Penangkapan Edhy Prabowo dan Polemik Ekspor Benih Lobster...

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 7 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com