Kasus Edhy Prabowo dan Harapan pada KPK...

Kompas.com - 26/11/2020, 15:03 WIB
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (ketiga kiri) didampingi Deputi Penindakan Karyoto (kiri) menunjukkan tersangka berikut barang bukti pada konferensi pers penetapan tersangka kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari. KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus korupsi tersebut, salah satunya yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww. ANTARAFOTO/Indrianto Eko SuwarsoWakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (ketiga kiri) didampingi Deputi Penindakan Karyoto (kiri) menunjukkan tersangka berikut barang bukti pada konferensi pers penetapan tersangka kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari. KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus korupsi tersebut, salah satunya yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan (sekarang mantan), sebagai tersangka kasus suap izin tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya.

Selain Edhy, ada enam orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk di antaranya staf khusus Menteri KKP.

Edhy diduga menerima uang suap sebesar Rp 3,4 miliar dan 100.000 dollar AS terkait izin ekspor lobster.

Kasus ini Edhy ini menjadi kasus pertama yang menjerat menteri pada era kepemimpinan Ketua KPK Firly Bahuri.

Apa yang bisa dilihat dari kasus ini bagi perjalanan KPK ke depan?

Direktur Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi UGM Oce Madril mengatakan, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Edhy pada Rabu (25/11/2020) cukup mengagetkan.

Pasalnya, OTT tersebut tersebut dilakukan di tengah kritik kepada KPK selama ini.

Akan tetapi, ia tak mau menyebut bahwa OTT tersebut merupakan pembuktian atau jawaban atas kritik terhadap KPK selama ini.

"Tentu masih terlalu dini untuk mengatakan kesimpulan itu (pembuktian KPK), karena persoalan yang dihadapi KPK itu lebih pada persoalan yang sifatnya kelembagaan, seperti soal kepegawaian, kewenangan, kemampuan untuk menggunakan kewenangannya dengan cara efektif," kata Oce kapada Kompas.com, Kamis (26/11/2020).

"Jadi tidak bisa hanya dilihat dari satu dua kasus. Persoalan yang diakibatkan oleh UU ini lebih pada kelembagaan," lanjut dia.

Baca juga: Resmi Tersangka, Berapa Harta Kekayaan Edhy Prabowo?

Halaman: