Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apakah Masyarakat yang Tidak Memiliki NPWP Tak Perlu Membayar Pajak?

Kompas.com - 21/05/2024, 06:30 WIB
Laksmi Pradipta Amaranggana,
Ahmad Naufal Dzulfaroh

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor identitas yang digunakan sebagai sarana administrasi dalam perpajakan.

NPWP juga merupakan identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Dikutip dari laman resmi Kemenkeu, NPWP terbagi menjadi dua jenis, yaitu NPWP Orang Pribadi dan NPWP Badan Usaha.

NPWP Orang Pribadi wajib dimiliki oleh setiap individu yang bekerja atau berpenghasilan tetap di Indonesia.

Lalu, apakah masyarakat yang tidak mempunyai NPWP berarti tak perlu membayar pajak?

Baca juga: NIK Tidak Aktif Saat Dipadankan dengan NPWP, Berikut Solusinya


Penjelasan DJP

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti mengatakan, setiap orang pribadi yang telah memenuhi persyarakat objektif, sekalipun tidak memiliki NPWP, akan tetap dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

Dwi mengungkapkan, subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak.

Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KUP yang menyebutkan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP.

“Bagi wajib pajak yang tidak/belum memiliki NPWP tetapi telah memperoleh penghasilan, akan dikenakan pajak dengan tarif lebih tinggi yaitu 20 persen dari tarif pajak yang ditetapkan untuk menghitung PPh Pasal 21 sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (5a) UU PPh,” jelas Dwi kepada Kompas.com, Senin (20/5/2024).

Sementara, bagi warga yang tidak memiliki NPWP, penarikan pajak akan dilakukan melalui pemotongan oleh pemberi kerja atau pemberi penghasilan.

Baca juga: Bikin NPWP Online, Apakah Kartu Fisik Harus Diambil Sendiri?

NPWP penting bagi warga negara

Lebih lanjut, Dwi mengungkapkan, setiap warga negara diwajibkan untuk mematuhi peraturan tentang administrasi pemerintah.

Manfaat yang akan didapatkan tidak hanya untuk pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia.

Sebagai tambahan, NPWP juga merupakan identitas penting bagi masyarakat Indonesia, mengingat saat ini pemerintah telah melakukan penggabungan NIK dan NPWP.

“Penggabungan NIK dan NPWP bertujuan untuk menuju satu data Indonesia sebagaimana di dalam Perpres No. 39 Tahun 2019,” kata Dwi.

Bagi masyarakat yang belum memiliki NPWP, Dwi mengimbau untuk melakukan pendaftaran secara online melalui situs ereg.pajak.go.id.

Masyarakat juga dapat mengajukan permohonan pendaftaran NPWP secara tertulis dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.

“Untuk penyampaiannya, dapat dilakukan secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat,” ungkap Dwi.

Baca juga: Apakah Pemilik NPWP Non-efektif Wajib Lapor SPT Tahunan? Ini Penjelasan DJP

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.


Terkini Lainnya

Kapan Waktu yang Tepat Calon Karyawan Bertanya soal Gaji?

Kapan Waktu yang Tepat Calon Karyawan Bertanya soal Gaji?

Tren
Kapan Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 70? Berikut Jadwal, Cara Daftar, Syaratnya

Kapan Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 70? Berikut Jadwal, Cara Daftar, Syaratnya

Tren
Menko PMK Sebut Judi Online Bahaya, tapi Korbannya Akan Diberi Bansos

Menko PMK Sebut Judi Online Bahaya, tapi Korbannya Akan Diberi Bansos

Tren
KA Blambangan Ekspres dan Banyubiru Kini Gunakan Kereta Ekonomi New Generation, Cek Tarifnya

KA Blambangan Ekspres dan Banyubiru Kini Gunakan Kereta Ekonomi New Generation, Cek Tarifnya

Tren
Jemaah Haji Indonesia Berangkat ke Arafah untuk Wukuf, Ini Alur Perjalanannya

Jemaah Haji Indonesia Berangkat ke Arafah untuk Wukuf, Ini Alur Perjalanannya

Tren
Cara Mengubah Kalimat dengan Format Huruf Besar Menjadi Huruf Kecil di Google Docs

Cara Mengubah Kalimat dengan Format Huruf Besar Menjadi Huruf Kecil di Google Docs

Tren
Lolos SNBT 2024, Ini UKT Kedokteran UGM, Unair, Unpad, Undip, dan UNS

Lolos SNBT 2024, Ini UKT Kedokteran UGM, Unair, Unpad, Undip, dan UNS

Tren
Cara Daftar KIP Kuliah Jalur Mandiri PTN 2024, Klik kip-kuliah.kemdikbud.go.id

Cara Daftar KIP Kuliah Jalur Mandiri PTN 2024, Klik kip-kuliah.kemdikbud.go.id

Tren
Cara Cek Lokasi Faskes dan Kantor BPJS Kesehatan Terdekat secara Online

Cara Cek Lokasi Faskes dan Kantor BPJS Kesehatan Terdekat secara Online

Tren
Ramai soal Video WNA Sebut IKN 'Ibukota Koruptor Nepotisme', Jubir OIKN: Bukan di Wilayah IKN

Ramai soal Video WNA Sebut IKN "Ibukota Koruptor Nepotisme", Jubir OIKN: Bukan di Wilayah IKN

Tren
Pos Indonesia Investasi Robot untuk Efisiensi Gaji, Ekonom: Perlu Analisis Lagi

Pos Indonesia Investasi Robot untuk Efisiensi Gaji, Ekonom: Perlu Analisis Lagi

Tren
Jawaban Anies soal Isu Duet dengan Kaesang, Mengaku Ingin Fokus ke Koalisi

Jawaban Anies soal Isu Duet dengan Kaesang, Mengaku Ingin Fokus ke Koalisi

Tren
Denmark Tarik Peredaran Mi Samyang karena Terlalu Pedas, Bagaimana dengan Indonesia?

Denmark Tarik Peredaran Mi Samyang karena Terlalu Pedas, Bagaimana dengan Indonesia?

Tren
Lolos SNBT 2024, Apakah Boleh Tidak Diambil? Ini Penjelasannya

Lolos SNBT 2024, Apakah Boleh Tidak Diambil? Ini Penjelasannya

Tren
Daftar PTN yang Menerima KIP Kuliah Jalur Mandiri, Biaya Studi Bisa Gratis

Daftar PTN yang Menerima KIP Kuliah Jalur Mandiri, Biaya Studi Bisa Gratis

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com