Data Real Count KPU Sempat Tidak Berubah pada Hari Minggu, Ini Kata KPU

KOMPAS.com - Data real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) sempat berhenti selama 24 jam mulai Sabtu (17/2/2024) pukul 17.30 WIB.

Diketahui, data tersebut sempat berhenti update saat data masuk mencapai 66,61 persen atau 548.354 tempat penghitungan suara (TPS) dari 823,236 TPS.

Kondisi ini pun sempat disorot oleh warganet, salah satunya oleh akun ini, Minggu (18/2/2024).

"Sudah 24 jam Sirekap KPU tidak update hasil Pilpres 2024 hingga Pileg," tulis pengunggah.

Pantauan Kompas.com, laman Sirekap KPU baru memperbarui data kembali pada Senin (19/2/2024) pagi pukul 6.15 WIB.

Lantas, mengapa data real count sempat berhenti memperbarui data pada Minggu?

Baca juga: Bawaslu Temukan 19 Masalah dalam Pemilu 2024, Berikut Rinciannya

Penjelasan KPU

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengakui bahwa laman real count KPU sempat berhenti atau lama memperbarui data.

Pasalnya, KPU sedang fokus untuk memperbaiki akurasi data perolehan suara dalam sistem tersebut.

Selain itu, KPU juga melakukan sinkronisasi data dengan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan yang masih berlangsung hingga saat ini.

"Hari kemarin dan hari ini kami sedang fokus melakukan sinkronisasi data, tampilan di website pemilu2024kpu.go.id," kata dia, dilansir dari Kompas.com, Senin.

Idham menyampaikan, sinkronisasi diperlukan untuk memberikan data penghitungan suara pemilu yang akurat.

Baca juga: Ketua KPPS di Serang Kabur Setelah Coblos 5 Surat Suara DPT yang Tidak Datang, Ini Kata Bawaslu

Kendati demikian, ia tidak menjawab dengan gamblang soal kabar bahwa sejumlah PPK diberi arahan untuk menghentikan sementara proses rekapitulasi berjenjang manual karena permasalahan Sirekap.

Menurutnya, proses rekapitulasi manual berjenjang di sejumlah kecamatan tetap berlangsung, meski para PPK diminta sekaligus memperbaiki data Sirekap agar sesuai dengan formulir C.Hasil.

"Hari kemarin ada 33 PPK yang telah menyelesaikan rekapitulasi dan ratusan PPK kemarin juga sedang melakukan rekapitulasi. Contohnya di DKI Jakarta, nanti bisa dicek," kata Idham.

"Kemarin waktu di Kalimantan Utara, saya sampaikan, Sirekap-nya sudah akurat atau belum, itu pertanyaan saya. Kenapa, karena dalam prosedur rekapitulasi itu kan menggunakan Sirekap (juga)," imbuh dia.

Baca juga: KPU Buka Suara soal Sirekap yang Bermasalah