Langkah Pemerintah Buka Lagi Ekspor Minyak Goreng, Sudah Tepatkah?

KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan, Indonesia akan kembali membuka keran ekspor minyak goreng mulai Senin (23/5/2022).

Hal itu disampaikan Jokowi, Kamis (19/5/2022), dalam keterangan resmi yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

"Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, serta tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan ekspor minyak goreng akan dibuka kembali Senin, 23 Mei 2022," katanya.

Jokowi menyampaikan, saat ini pasokan minyak goreng curah dalam negeri mencapai 211 ribu ton per bulan, sementara kebutuhan nasional per bulan ada di angka 194 ribu ton per bulan.

Untuk diketahui, sebelum dilakukan penghentian ekspor minyak goreng, pasokan nasional hanya ada di 64,5 ribu ton per bulan, sangat jauh dari jumlah kebutuhan yang ada.

Sementara harga eceran saat ini rata-rata sudah ada di level Rp 17.200-17.600/liter. Sebelum larangan ekspor, harga jual minyak goreng di pasaran masih sekitar Rp 19.800/liter.

Meski demikian, Jokowi memahami di beberapa daerah, harga minyak goreng masih lebih tinggi dari itu.

Lantas, sudah tepatkah kebijakan pembukaan kembali ekspor minyak goreng di tengah kondisi sekarang?

Baca juga: Alasan Pemerintah Buka Kembali Ekspor Minyak Goreng Mulai 23 Mei 2022

Tanggapan pengamat

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Gabriel Lele menyebut, apa yang diputuskan pemerintah adalah hal yang sudah tepat.

"Hemat saya sudah tepat, karena stok sudah memadai yang bisa dilihat dari mulai stabilnya harga," kata Lele kepada Kompas.com, Jumat (20/5/2022).

Meski demikian, ada hal lain yang juga harus diperhatikan, yakni terkait dengan bagaimana pendistribusiannya.

Kelangkaan sebuah komoditas di pasaran tidak selalu disebabkan oleh tidak adanya pasokan dari produsen, namun sering karena adanya permainan atau ulah oknum tertentu yang melakukan penimbunan untuk menciptakan harga yang lebih tinggi demi mendapatkan keuntungan pribadi.

"Yang perlu dijaga adalah jangan sampai ada spekulasi lagi. Problem minyak goreng kita bukan pada keterbatasan stok, tapi perilaku rent seeking sekelompok pebisnis," jelas Lele.

Baca juga: Kebijakan Larangan Ekspor Minyak Goreng yang Dicabut dan Pengawasan Ketat Harga di Pasaran

Ekspor minyak goreng perlu dibuka

Dosen di jurusan manajemen kebijakan publik Fisipol UGM ini menyampaikan, ada banyak kerugian jika ekspor minyak tidak kunjung kembali dibuka.

Kalau dihentikan, maka hal ini berdampak ke penerimaan devisa bagi pemerintah dan pendapatan petani (sawit).

"Sudah banyak usaha skala kecil/petani kecil yang mengeluh karena income-nya turun," ungkapnya.

"Usaha besar juga terdampak soal kontrak dan trust," imbuh dia.