Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Starlink Resmi Diluncurkan di Indonesia, Pakar Ingatkan Potensi Ancaman Siber

Kompas.com - 25/05/2024, 16:00 WIB
Aditya Priyatna Darmawan,
Inten Esti Pratiwi

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Elon Musk resmi meluncurkan layanan internet satelit Starlink di Denpasar, Bali pada Minggu (19/5/2024) pagi.

Hal itu menandakan Starlink milik Elon Musk ini resmi beroperasi di Indonesia dengan menawarkan berbagai paket bagi pelanggan.

Harga perangkat Starlink ini paling murah Rp 7.800.000 dan termahal sebesar Rp 43.721.590. Sementara untuk harga paket internet per bulannya, berkisar mulai dari Rp 750.000 sampai dengan Rp 86.130.000.

Layanan internet Starlink ini juga sudah terpasang di 10 titik kunci Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada awal Mei 2024. Starlink dipastikan dapat diakses 3.400 puskesmas di daerah terpencil.

Pakar keamanan siber sekaligus Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber (CISSReC) Pratama Persadha mengatakan bahwa Starlink bisa memberikan berbagai manfaat di Indonesia khususnya di daerah terpencil, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, dan perekonomian digital. 

Namun, ia mengingatkan berbagai potensi ancaman siber untuk Indonesia.

“Adapun yang perlu diperhatikan untuk layanan Starlink ini adalah karena bagaimanapun Starlink adalah perusahaan asing,” ujar Pratama melalui keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu (22/5/2024).

Lantas, apa saja potensi ancaman siber tersebut?

Baca juga: Starlink Milik Elon Musk Resmi Beroperasi di Indonesia, Ini Kelebihan dan Kekurangannya

Potensi ancaman siber Starlink

Berikut sejumlah potensi ancaman siber yang dapat timbul dari penggunaan Starlink sebagaimana disampaikan oleh Pratama:

1. Campur tangan kontrol jaringan dari pihak asing

Potensi ancaman siber pertama yang dapat timbul dari Starlink tersebut adalah berkurangnya kekuatan pemerintah dalam mengontrol jaringan dan infrastrukturnya.

Hal tersebut dikarenakan adanya kemungkinan mengenai ketergantungan pada layanan internet satelit itu.

“Di mana berarti bahwa negara mungkin tidak dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam situasi darurat atau konflik,” ungkap dia.

Pratama menilai, ketergantungan yang berlebihan terhadap layanan internet satelit dari perusahaan asing dapat menyebabkan negara menjadi lebih rentan terhadap campur tangan pihak asing dalam operasional infrastruktur komunikasinya.

Negara berpotensi tidak memiliki kontrol penuh atas jaringan, termasuk kemampuan untuk menghentikan atau mengalihkan layanan sesuai dengan kebijakan nasional dalam situasi darurat.

“Jika akses ke layanan tersebut terganggu atau dihentikan oleh negara asing atau entitas jahat, hal ini dapat mengganggu kemampuan negara untuk berkoordinasi dan mengambil tindakan yang efektif dalam situasi darurat atau konflik,” tuturnya.

Halaman:
Baca tentang

Terkini Lainnya

Ikan Mola-mola Raksasa Terdampar di Pantai AS, Spesies Mola Terbesar yang Pernah Ditemukan

Ikan Mola-mola Raksasa Terdampar di Pantai AS, Spesies Mola Terbesar yang Pernah Ditemukan

Tren
Jadwal Kepulangan Jamaah Haji Indonesia 2024, Lengkap dari Aceh Sampai Makassar

Jadwal Kepulangan Jamaah Haji Indonesia 2024, Lengkap dari Aceh Sampai Makassar

Tren
Hari Tanpa Bayangan Terjadi 21 Juni 2024, Apa Dampaknya?

Hari Tanpa Bayangan Terjadi 21 Juni 2024, Apa Dampaknya?

Tren
Apa Itu Beasiswa LPDP? Berikut Sejarah dan Beberapa Programnya

Apa Itu Beasiswa LPDP? Berikut Sejarah dan Beberapa Programnya

Tren
4 Kelompok Orang yang Tak Dianjurkan Makan Pisang, Siapa Saja?

4 Kelompok Orang yang Tak Dianjurkan Makan Pisang, Siapa Saja?

Tren
Daftar PTS Penerima KIP Kuliah 2024, Bisa Kuliah Gratis dan Dapat Uang Saku

Daftar PTS Penerima KIP Kuliah 2024, Bisa Kuliah Gratis dan Dapat Uang Saku

Tren
Kisah Naufal, Peserta SNBT Tunarungu yang Diminta Lepas Alat Bantu Dengar dan Berakhir Gagal

Kisah Naufal, Peserta SNBT Tunarungu yang Diminta Lepas Alat Bantu Dengar dan Berakhir Gagal

Tren
15 Anggota Polrestabes Medan Buron Kasus Perampokan, Ini Kronologi dan Daftar Namanya

15 Anggota Polrestabes Medan Buron Kasus Perampokan, Ini Kronologi dan Daftar Namanya

Tren
Tawarkan Kursi Cawagub Jakarta untuk PKS, Koalisi Prabowo Disebut Ingin Hentikan Langkah Anies

Tawarkan Kursi Cawagub Jakarta untuk PKS, Koalisi Prabowo Disebut Ingin Hentikan Langkah Anies

Tren
Pendaftaran LPDP 2024 Tahap 2 Dibuka Hari Ini, Simak Link, Syarat, dan Cara Daftarnya

Pendaftaran LPDP 2024 Tahap 2 Dibuka Hari Ini, Simak Link, Syarat, dan Cara Daftarnya

Tren
Klasemen Sementara Euro 2024 Setelah Putaran Pertama Babak Penyisihan Grup

Klasemen Sementara Euro 2024 Setelah Putaran Pertama Babak Penyisihan Grup

Tren
Ragam Tempat Suci di Mekkah-Madinah yang Bisa Dijelajahi Jemaah Haji dan Umrah

Ragam Tempat Suci di Mekkah-Madinah yang Bisa Dijelajahi Jemaah Haji dan Umrah

Tren
Asal-usul Penamaan Hari Tasyrik dan Amalan yang Dianjurkan

Asal-usul Penamaan Hari Tasyrik dan Amalan yang Dianjurkan

Tren
Update Gunung Merapi Usai Luncurkan Awan Panas Guguran Sejauh 1,5 Km

Update Gunung Merapi Usai Luncurkan Awan Panas Guguran Sejauh 1,5 Km

Tren
Tak Disarankan Minum Kopi Setelah Makan Daging, Mengapa?

Tak Disarankan Minum Kopi Setelah Makan Daging, Mengapa?

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com