Penjelasan Kemenkes soal Kebijakan Tidak Diperlukannya Aplikasi PeduliLindungi untuk Naik KA dan Pesawat Mulai Oktober 2021

Kompas.com - 28/09/2021, 09:31 WIB

Nur Rohmi Aida,

Sari Hardiyanto

Tim Redaksi

Nur Rohmi Aida

Penulis

Sari Hardiyanto

Editor

Lihat Foto

Penerapan aplikasi PeduliLindungi di The Nusa Dua Bali(ITDC)

Penumpang kereta api melakukan boarding di Stasiun Blitar, Rabu (22/9/2021)

Penumpang saat naik KA Bandara YIA, Jumat (17/9/2021)

KOMPAS.com – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana menerapkan kebijakan naik kereta api (KA) dan pesawat tanpa aplikasi PeduliLindungi mulai bulan depan, atau Oktober 2021.

Kendati demikian, kebijakan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mempunyai ponsel pintar dan mereka yang tidak dapat mengakses aplikasi PeduliLindungi.

Melalui nomor induk kependudukan (NIK) saat membeli tiket, mereka tetap teridentifikasi status hasil swab PCR maupun antigen dan sertifikat vaksinnya.

Memperluas layanan penggunaan PeduliLindungi

Chief Digital Transformation Office Kemenkes Setiaji mengatakan, maksud dari rencana tersebut adalah sebagai upaya pemerintah untuk memperluas layanan penggunaan PeduliLindungi.

Sehingga, nantinya bagi yang tidak memiliki smartphone tetap bisa diketahui apakah dirinya sudah vaksin dan apakah dari tes Covid-19 yang dilakukan menunjukkan hasil positif atau negatif.

“Jadi kami mengintegrasikan PeduliLindungi dengan sistem check in di bandara dan kereta api, sehingga di dalam tiket tervalidasi dengan PeduliLindungi,” ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (28/9/2021).

Tetap perlu vaksinasi dan hasil tes Covid-19

Dok. PT KAI Daop 7 Madiun Penumpang kereta api melakukan boarding di Stasiun Blitar, Rabu (22/9/2021)

Setiaji menegaskan, meskipun nantinya seseorang tidak lagi perlu menggunakan aplikasi PeduliLindungi saat naik pesawat dan kereta api, namun seseorang tetap perlu melakukan vaksinasi dan melakukan tes Covid-19.

Dirinya berharap, dengan adanya integrasi tersebut, maka bagi masyarakat yang tidak memiliki smartphone cukup menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP)-nya dan teridentifikasi apakah dirinya layak melakukan perjalanan atau tidak.

Sementara itu, selain memberlakukan penggunaan NIK, Kemenkes juga melakukan koordinasi dengan platform-platform digital seperti Gojek, Grab, Tokopedia, Traveloka, Tiket, Dana, Cinema XXI, Link Aja, dan aplikasi Pemerintah Jakarta (Jaki).

Sehingga, masyarakat tidak harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi, melainkan dapat mendapatkan fitur-fitur yang ada di aplikasi PeduliLindungi pada platform-platform tersebut.

Tujuan integrasi PeduliLindungi dengan platform lain ini menurutnya adalah terkait dengan kebutuhan scan QR Code.

Kebijakan tersebut, imbuhnya akan diluncurkan pada Oktober 2021.

“Ada proses di mana kami memerlukan beberapa model untuk bisa diakses oleh setiap orang. Jadi aplikasi yang paling banyak digunakan itu kan seperti ada Gojek, Grab, Tokopedia, dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan untuk bisa masuk ke berbagai macam fitur yang ada di PeduliLindungi,” katanya lagi.