Adapun beberapa program kerja yang diusung Kabinet Wilopo di masa kerjanya, yaitu:
Baca juga: Penyebab Jatuhnya Kabinet Wilopo
Kabinet Wilopo memang berusaha menstabilkan keadaan sosial, politik, dan ekonomi negara, tetapi akhirnya mengalami krisis akibat defisit kas negara dan meningkatnya tensi gangguan keamanan yang disebabkan pergerakan gerakan separatis yang progresif.
Tuntutan dan jatuhnya kabinet ini bukan berasal dari masalah internal atau konflik antaranggota, melainkan dari ketidakpuasan rakyat.
Ketidakpuasan muncul karena adanya ketimpangan di Jawa dengan di luar Jawa, yang kemudian melahirkan gerakan separatis.
Berbagai masalah yang dihadapi oleh parlemen mendorong munculnya mosi tidak percaya dari parlemen.
Salah satu masalah terparah yang menjadi momok jatuhnya Kabinet Wilopo adalah Peristiwa Tanjung Morawa pada 16 Maret 1953.
Kabinet Wilopo dinilai bersalah dalam peristiwa yang mengakibatkan korban meninggal dan luka-luka di Sumatera Utara itu.
Konflik dalam peristiwa tersebut adalah sengketa tanah yang melibatkan pihak pemerintah dan para penggarap liar (ilegal).
Baca juga: Peristiwa Tanjung Morawa: Latar Belakang, Tokoh, dan Dampak
Berbagai golongan masyarakat menuntut agar Kabinet Wilopo dibubarkan. Tuntutan paling keras datang dari Sarekat Tani Indonesia (SAKTI) yang memberikan mosi yang dikenal sebagai Sidik Kertapati.
Akibat tekanan tersebut, Kabinet Wilopo tidak mendapat kepercayaan dari parlemen. Kabinet Wilopo pun menyerahkan mandatnya kepada presiden pada 2 Juni 1953.
Langkah itu diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 131 Tahun 1953 tentang Pembubaran Kabinet Wilopo.
Kabinet Wilopo digantikan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo I, yang diresmikan pada 31 Juli 1953.
Referensi: