Latar Belakang Kebijakan Sakoku

KOMPAS.com -  Kata sakoku secara harfiah diartikan sebagai negara yang terkunci atau negara yang tertutup/terisolasi.

Dalam konteks sejarah negara Jepang, kebijakan Sakoku adalah politik isolasi yang pernah diterapkan semasa Keshogunan Tokugawa (1603–1867).

Kebijakan ini dimulai pada tahun 1633 di bawah pemerintahan Shogun Tokugawa Iemitsu.

Kebijakan Sakoku mempertahankan Jepang dalam kondisi isolasi politik, ekonomi, dan budaya yang ketat.

Politik Sakoku bertujuan untuk membatasi kontak dan interaksi Jepang dengan dunia luar, khususnya dengan Portugis.

Mengapa Jepang menerapkan politik Sakoku? Berikut ini latar belakang dari kebijakan Sakoku.

Baca juga: Kebijakan Sakoku, Penutupan Diri Jepang

Latar belakang kebijakan Sakoku

Jepang menerapkan kebijakan Sakoku, atau dikenal sebagai Politik Isolasi, sejak masa pemerintahan Shogun Tokugawa Iemitsu.

Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh keinginan Jepang dalam mengurangi pengaruh bangsa asing, khususnya bangsa Portugis, yang menyebarkan agama Kristen Katolik hingga memicu Pemberontakan Shimabara.

Pemberontakan Shimabara yang meletus pada pengujung tahun 1637, dipicu oleh ketidaksukaan Shogun Tokugawa terhadap masuknya agama Katolik yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi Jepang saat itu.

Bangsa Portugis pertama kali mendarat di Jepang pada 1543 dengan membawa senjata, yang kebetulan dibutuhkan orang Jepang.

Saat itu, kedatangan Portugis bersamaan dengan periode perang saudara di Jepang atau disebut Zaman Sengoku.

Kedatangan Portugis memberikan dampak besar, salah satunya adalah pengenalan senjata api di Jepang.

Selain itu, bangsa Portugis juga membawa agama Kristen Katolik, terutama di wilayah selatan Jepang seperti Kota Nagasaki.

Baca juga: Wokou, Bajak Laut Jepang yang Meresahkan Korea dan China

Pemerintah Tokugawa melihat penyebaran agama Kristen Katolik sebagai ancaman terhadap budaya dan stabilitas politik Jepang, serta kekuasaan mereka.

Sebagai respons, pemerintahan Tokugawa mengusir Portugis dari Jepang.