Faktor Eksternal Ketidakstabilan Politik pada Awal Kemerdekaan

KOMPAS.com - Kondisi politik dan pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan masih tidak stabil.

Pasalnya, kehidupan Indonesia pada awal kemerdekaan merupakan periode transisi, dari bangsa yang terjajah berubah status menjadi negara baru yang merdeka.

Selain faktor internal negara Indonesia yang baru saja merdeka, ketidakstabilan politik juga disebabkan oleh faktor eksternal.

Faktor eksternal dari ketidakstabilan politik dan pemerintahan pada awal kemerdekaan adalah kedatangan Sekutu ditemani oleh NICA, dan keberadaan tentara Jepang yang masih ditugaskan menjaga status quo sampai Sekutu tiba.

Baca juga: Tujuan Belanda Membentuk Negara Boneka di Indonesia

Faktor eksternal ketidakstabilan politik awal kemerdekaan

Pada 15 Agustus 1945, Jepang mengumumkan telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.

Peristiwa itu berarti telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia.

Sambil menunggu penyerahan kekuasaan di Indonesia kepada Sekutu, Jepang diwajibkan menjaga status quo, yang artinya Jepang wajib menjaga Indonesia dari penguasaan pihak manapun.

Akan tetapi, para tokoh Indonesia tidak tinggal diam dan segera memanfaatkan situasi untuk memproklamasikan kemerdekaan.

Pada 17 Agustus 1945, atau dua hari setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, Soekarno menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Namun, perjuangan Indonesia belum selesai dan para pendiri bangsa yang berusaha membentuk sebuah pemerintahan baru harus menghadapi tantangan dari dalam dan luar negeri.

Penyebab ketidakstabilan kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan yang datang dari dalam negeri adalah pemberontakan di berbagai daerah yang dipicu ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah yang belum membuat perubahan yang nyata.

Baca juga: Kenapa Belanda Membentuk NICA?

Sedangkan faktor eksternal ketidakstabilan politik dan pemerintahan pada awal kemerdekaan adalah datangnya Sekutu bersama NICA dan keberadaan tentara Jepang yang ditugaskan mempertahankan status quo di Indonesia sampai Sekutu datang.

Berdasarkan Konferensi Postdam, wilayah Indonesia termasuk di dalam wilayah komando Inggris yang diberi nama South East Asia Command (SEAC) di bawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mountbatten.

Setelah Jepang menyerah, Inggris dalam kekuasaannya terhadap wilayah SEAC, bertugas membebaskan tahanan perang, melucuti tentara Jepang, dan menciptakan keamanan serta ketertiban hukum di Indonesia.

Namun, Belanda ternyata telah membuat kesepakatan dengan Sekutu melalui Civil Affairs Agreement.