Tujuan Belanda Membentuk Negara Boneka di Indonesia

KOMPAS.com - Negara boneka adalah negara yang diakui secara de facto tapi berdiri di bawah kendali negara lain.

Negara-negara boneka pernah didirikan oleh Belanda di Indonesia.

Negara boneka buatan Belanda pun diakui secara de facto, tetapi berdiri di bawah pemerintah Belanda atau dikendalikan oleh pemerintah Belanda.

Tujuan Belanda membentuk negara boneka adalah untuk memecah belah kedaulatan RI agar lebih mudah menguasai Indonesia kembali.

Baca juga: 6 Negara Boneka Bentukan Belanda di Indonesia

Negara boneka, langkah Belanda berkuasa lagi di Indonesia

Keinginan kuat Belanda untuk menduduki kembali wilayah Indonesia bahkan setelah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945, memaksa pemerintah Belanda melancarkan beberapa strategi politiknya.

Banyak usaha yang dilakukan Belanda dalam menguasai kembali Indonesia.

Salah satu usaha Belanda untuk menguasai kembali wilayah Indonesia dengan cara memecah belah kedaulatan RI dengan membentuk negara-negara boneka.

Apabila bangsa Indonesia terpecah-belah, pemerintah Belanda akan lebih mudah berkuasa kembali di wilayah Indonesia.

Ide pembentukan negara boneka datang dari ide Hubertus Johannes van Mook, Gubernur Jenderal Hindia Belanda secara de facto yang terakhir, yang menjabat setelah Jepang menguasai Hindia Belanda.

Van Mook mencetuskan ide politik federal untuk mengurangi nasionalisme rakyat Indonesia yang dapat memupuskan harapan Belanda untuk berkuasa kembali.

Baca juga: Garis Van Mook, Batas antara Wilayah RI dan Daerah Pendudukan Belanda

Pada 15 Juli 1946, Australia memberikan wilayah Indonesia bagian timur kepada Belanda.

Untuk mendapatkan seluruh wilayah Indonesia, Van Mook mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan Kerajaan Belanda.

Van Mook melancarkan negosiasi dengan Perdana Menteri Indonesia Sutan Syahrir, yang menghasilkan pengakuan kontrol de facto atas Jawa, Madura dan Sumatera.

Ia juga menjalin hubungan dengan para pemimpin Indonesia di luar Jawa. Van Mook melancarkan politik federalnya dengan mengadakan sebuah konferensi di Malino, Sulawesi Selatan, pada 15 Juli-25 Juli 1946, yang kemudian dikenal sebagai Konferensi Malino.

Konferensi membahas mengenai rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia dan mendiskusikan mengenai rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian Timur.