Penyebab Utama Ketidakstabilan Politik pada 1950-an

KOMPAS.com - Pada awal kemerdekaan Indonesia, kondisi politik di Indonesia masih dikatakan belum stabil.

Sebab, pemerintah Indonesia masih belum mengatur sistem pemerintahannya secara sempurna.

Para pendiri Indonesia masih terus berusaha mencari mana sistem pemerintahan yang tepat diterapkan di Indonesia.

Lantas, apa penyebab utama ketidakstabilan politik pada tahun 1950-an?

Baca juga: Sistem Multipartai dan Dampaknya

Sistem multipartai

Penyebab utama ketidakstabilan politik pada awal kemerdekaan adalah diterapkannya sistem multipartai.

Sistem multipartai adalah sistem kepartaian yang melibatkan banyak partai. Artinya, ada banyak partai yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan pemerintahan.

Sistem multipartai ini pernah diterapkan di Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959), berdasarkan Maklumat Pemerintah 3 November 1945.

Salah satu dampak sistem multipartai ini adalah timbulnya persaingan tidak sehat.

Tidak hanya itu, sistem multipartai di Indonesia juga membebaskan siapa saja yang berkeinginan untuk membentuk suatu partai politik.

Baca juga: Sejarah Hukum di Indonesia: Periode Demokrasi Liberal (1950-1959)

Akibatnya, pada masa Demokrasi Liberal, tercatat jumlah partai politik yang ada di Indonesia adalah sekitar lebih dari 30 partai.

Setiap partai politik juga saling berkompetisi secara tidak sehat untuk merebut kursi kekuasaan di pemerintahan.

Alhasil, konflik antarpartai juga tidak dapat dihindari, yang didasari oleh perbedaan ideologi.

Konflik antarpartai yang terjadi tentu mengakibatkan ketidakstabilan politik.

Dampak lain dari sistem multipartai adalah tidak terlaksananya peranan partai politik seperti seharusnya, karena tujuan utama partai politik sudah bukan lagi untuk mencapai integrasi nasional, melainkan mencapai kepentingan pribadi.

Cara partai politik mencapai tujuannya juga dapat dikatakan tidak baik, yakni dengan menjatuhkan partai-partai lainnya.

Oleh sebab itu, penerapan sistem multipartai lebih cenderung membentuk pemerintahan yang tidak stabil.