Tujuan Wilopo Menerapkan Prinsip Zaken Kabinet

KOMPAS.com - Pada masa Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlementer, yang berlangsung antara tahun 1950 hingga 1959, Indonesia sering kali mengalami pergantian kabinet.

Dalam kurun waktu sembilan tahun, ada tujuh kabinet yang menjalankan pemerintahan Indonesia secara bergantian.

Alasan sering terjadi pergantian kabinet pada masa itu adalah karena Indonesia menganut sistem multipartai, tetapi tidak ada partai yang mendominasi, sehingga partai politik saling bersaing mengutamakan kepentingan partainya masing-masing.

Kabinet ketiga yang dibentuk pada masa Demokrasi Liberal adalah Kabinet Wilopo, yang dipimpin oleh Wilopo, Perdana Menteri Indonesia ke-7.

Selama masa baktinya yang berlangsung dari 3 April 1952 hingga 2 Juni 1953, Kabinet Wilopo menerapkan prinsip Zaken Kabinet.

Apa tujuan Wilopo menerapkan prinsip zaken kabinet dalam menjalankan pemerintahan?

Baca juga: Kabinet Zaken, Upaya Menghindari Malfungsi Kabinet

Tujuan Wilopo menerapkan prinsip zaken kabinet

Kabinet Wilopo disahkan oleh Presiden Soekarno pada 3 April 1952, menggantikan Kabinet Sukiman yang jatuh pada 23 Februari 1952.

Keputusan itu menyusul pengangkatan Wilopo sebagai Perdana Menteri Indonesia pada 16 Maret 1952, dengan dukungan dari PNI dan Masyumi.

Kabinet Wilopo menerapkan prinsip zaken kabinet. Susunan kabinet ini terdiri atas 4 orang dari PNI, 4 orang dari Masyumi, 2 orang dari PSI, 1 orang dari PKRI, Parkindo, Parindra, Partai Buruh, dan PSII, serta 3 orang yang bukan dari partai politik.

Zaken kabinet adalah suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. 

Tujuan Wilopo menerapkan prinsip zaken kabinet dalam menjalankan pemerintahan adalah untuk mengatasi masalah stabilitas politik yang terjadi di Indonesia pada masa itu.

Wilopo ingin menyelesaikan permasalahan bangsa tanpa mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

Baca juga: Biografi Wilopo, Perdana Menteri Indonesia ke-7

Dengan zaken kabinet, Wilopo berusaha menciptakan kesepakatan antarpartai dan mengatasi perpecahan politik yang memengaruhi pemerintahan sebelumnya.

Wilopo juga ingin memperkuat otoritas pemerintah dalam mengambil keputusan dan menjalankan kebijakan publik.

Dalam menjalankan program kerjanya, Kabinet Wilopo berharap dapat bekerja secara profesional tanpa memiliki kecondongan kepada kepentingan golongan atau partai tertentu.

Adapun beberapa program kerja yang diusung Kabinet Wilopo di masa kerjanya, yaitu:

• Menyelenggarakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD.
• Meningkatkan kemakmuran rakyat
• Meningkatkan pendidikan
• Memulihkan stabilitas keamanan negara
• Menstabilkan harga beras dan merintis program yang menjadi cikal bakal BULOG (Badan Urusan Logistik)
• Menghapus pajak ekspor dan menaikkan pajak impor

Baca juga: Penyebab Jatuhnya Kabinet Wilopo

Kabinet Wilopo memang berusaha menstabilkan keadaan sosial, politik, dan ekonomi negara, tetapi akhirnya mengalami krisis akibat defisit kas negara dan meningkatnya tensi gangguan keamanan yang disebabkan pergerakan gerakan separatis yang progresif.

Tuntutan dan jatuhnya kabinet ini bukan berasal dari masalah internal atau konflik antaranggota, melainkan dari ketidakpuasan rakyat.

Ketidakpuasan muncul karena adanya ketimpangan di Jawa dengan di luar Jawa, yang kemudian melahirkan gerakan separatis.

Berbagai masalah yang dihadapi oleh parlemen mendorong munculnya mosi tidak percaya dari parlemen.

Salah satu masalah terparah yang menjadi momok jatuhnya Kabinet Wilopo adalah Peristiwa Tanjung Morawa pada 16 Maret 1953.

Kabinet Wilopo dinilai bersalah dalam peristiwa yang  mengakibatkan korban meninggal dan luka-luka di Sumatera Utara itu.

Konflik dalam peristiwa tersebut adalah sengketa tanah yang melibatkan pihak pemerintah dan para penggarap liar (ilegal).

Baca juga: Peristiwa Tanjung Morawa: Latar Belakang, Tokoh, dan Dampak

Berbagai golongan masyarakat menuntut agar Kabinet Wilopo dibubarkan. Tuntutan paling keras datang dari Sarekat Tani Indonesia (SAKTI) yang memberikan mosi yang dikenal sebagai Sidik Kertapati.

Akibat tekanan tersebut, Kabinet Wilopo tidak mendapat kepercayaan dari parlemen. Kabinet Wilopo pun menyerahkan mandatnya kepada presiden pada 2 Juni 1953.

Langkah itu diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 131 Tahun 1953 tentang Pembubaran Kabinet Wilopo.

Kabinet Wilopo digantikan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo I, yang diresmikan pada 31 Juli 1953.

Referensi:

• Susanto, Ready. (2018). Mari Mengenal Kabinet Indonesia. Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya.