Pejabat Pakistan Sebut Pemerintahan Taliban "Rezim Ekstrimis"

ISLAMABAD, KOMPAS.com - Seorang menteri pemerintahan Pakistan mengecam Taliban yang saat ini berkuasa di Afghanistan karena memberlakukan pembatasan pada perempuan.

Menteri itu mencela pembatasan itu sebagai "pemikiran mundur" dan sebagai ancaman bagi negaranya.

Dilansir VOA News, Menteri Penerangan Fawad Hussain, saat berbicara di sebuah pertemuan Islamabad, menggambarkan pemerintah baru Taliban di Kabul sebagai “rezim ekstremis.”

Baca juga: Wapres AS Kamala Harris Berkomentar tentang Demokrasi dan Taliban

“Kami ingin sepenuhnya membantu rakyat Afghanistan. Perempuan tidak dapat bepergian sendiri atau pergi ke sekolah dan perguruan tinggi adalah pemikiran mundur dan merupakan ancaman bagi Pakistan,” kata Hussain.

Sangat jarang pejabat Pakistan secara terbuka mengkritik Taliban yang telah kembali berkuasa di Afghanistan.

Tapi Hussain berbeda. Dia berbicara lantang sehari setelah Kementerian Taliban untuk Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan mengeluarkan arahan baru bagi perempuan.

Taliban membatasi wanita melakukan perjalanan lebih dari 72 kilometer, kecuali ditemani kerabat dekat laki-laki.

Ia juga menyarankan pengemudi taksi di Afghanistan untuk menawarkan tumpangan hanya kepada wanita yang mengenakan jilbab.

Baca juga: Taliban Bubarkan Komisi Pemilihan Afghanistan, Apa Sebab?

Juru bicara kementerian Taliban Sadiq Akif Mahajer membela pembatasan tersebut, mengatakan kepada VOA bahwa itu sejalan dengan syariah atau hukum Islam.

Pembatasan terbaru datang beberapa minggu setelah Taliban meminta saluran televisi Afghanistan untuk berhenti menayangkan drama dan sinetron yang menampilkan aktris.

Mereka juga mengharuskan pembawa berita wanita mengenakan jilbab saat mengudara.

Baca juga: Taliban Larang Wanita Afghanistan Lakukan Perjalanan Jauh, Mengapa?

Taliban secara militer mendapatkan kembali kendali atas Afghanistan pada Agustus lalu.

Ini ketika pemerintah Afghanistan yang didukung Barat dan pasukan keamanannya runtuh pada tahap akhir penarikan pasukan internasional pimpinan AS dari negara itu.