9 Negara yang Tolak Dukung Palestina Jadi Anggota PBB di Sidang Majelis Umum PBB

NEW YORK, KOMPAS.com - Terdapat sembilan negara yang menolak mendukung upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB dalam sidang istimewa Majelis Umum PBB di New York pada Jumat (10/5/2024).

Kesembilan negara itu, yakni Argentina, Ceko, Hongaria, Israel, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, dan Amerika Serikat.

Sementara itu, ada 21 negara yang memilih abstain dan mayoritas, yakni 142 negara mendukung resolusi yang menetapkan bahwa Palestina harus diterima menjadi anggota penuh PBB dan merekomendasikan Dewan Keamanan PBB mempertimbangkan kembali masalah ini dengan baik.

Baca juga: 143 Negara Dukung Palestina Jadi Anggota PBB, AS dan Israel Menolak

Pemungutan suara oleh Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara tersebut merupakan survei global atas dukungan terhadap upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB setelah Amerika Serikat memveto di Dewan Keamanan PBB pada bulan lalu.

Resolusi tersebut tidak otomatis menjadikan Palestina sebagai negara anggota PBB karena memang harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Keamanan PBB.

Dorongan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB muncul tujuh bulan setelah perang antara Israel dan kelompok Hamas di Jalur Gaza, dan ketika Israel memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki, yang oleh PBB dianggap ilegal.

"Kami menginginkan perdamaian, kami menginginkan kebebasan," kata Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, kepada Majelis sebelum pemungutan suara.

"Suara ya adalah suara untuk eksistensi Palestina, tidak menentang negara mana pun. Ini adalah investasi dalam perdamaian. Memilih ya adalah hal yang benar untuk dilakukan," katanya dalam pernyataan yang mendapat tepuk tangan, dikutip dari AFP.

Sementara, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, berkata lain.

Baca juga: Pentingnya Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

"Selama begitu banyak dari Anda yang 'membenci Yahudi', Anda tidak benar-benar peduli bahwa Palestina tidak 'cinta damai'," katanya, yang berbicara setelah Mansour, kepada rekan-rekannya sesama diplomat.

Erdan menuduh majelis tersebut merobek-robek Piagam PBB, sambil ia menggunakan mesin penghancur kertas kecil untuk menghancurkan salinan Piagam tersebut saat berada di mimbar.

Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood mengatakan kepada Majelis Umum setelah pemungutan suara, bahwa tindakan sepihak di PBB dan di lapangan tidak akan memajukan solusi dua negara.

"Pemungutan suara kami tidak mencerminkan penentangan terhadap kenegaraan Palestina; kami telah sangat jelas bahwa kami mendukungnya dan berusaha untuk memajukannya secara bermakna. Sebaliknya, ini adalah pengakuan bahwa kenegaraan hanya akan datang dari proses yang melibatkan negosiasi langsung antara kedua belah pihak," katanya.