Pentingnya Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

NEW YORK, KOMPAS.com - Indonesia termasuk negara yang mendukung Palestina jadi anggota penuh PBB.

Sudah sejak 2012, Palestina "hanya" menyandang status sebagai negara pengamat non-anggota PBB.

Mereka pun telah melakukan lobi selama bertahun-tahun untuk mendapatkan keanggotaan penuh di PBB, yang berarti pengakuan atas kenegaraan Palestina.

Baca juga: AS Veto Resolusi DK PBB soal Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

Sayangnya, dalam upaya terbaru, Amerika Serikat di sidang DK PBB pada Kamis (18/4/2024) memveto resolusi yang merekomendasikan kepada Majelis Umum PBB agar Negara Palestina diterima sebagai anggota PBB.

Rancangan resolusi itu diperkenalkan atau digagas oleh Aljazair.

Lantas, apa pentingnya keanggotaan penuh Palestina di PBB?

Menjelang voting di sidang DK PBB pada Kamis, Utusan Khusus Otoritas Palestina, Ziad Abu Amr, mengatakan kepada Dewan bahwa memberikan keanggotaan penuh kepada Palestina di PBB akan menghapus ketidakadilan bersejarah yang telah dialami oleh generasi-generasi penerus Palestina.

“Ini (keanggotaan penuh) akan membuka prospek luas menuju perdamaian sejati berdasarkan keadilan," katanya.

Seperti diketahui, setiap permintaan untuk menjadi negara anggota PBB, harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dewan Keamanan dan kemudian didukung oleh 2/3 mayoritas Majelis Umum.

Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour, mengaku tidak akan menyerah untuk mengupayakan keanggotaan penuh Palestina di PBB setelah AS memveto rosulusi DK PBB kali ini.

Baca juga: AS Veto Resolusi DK PBB soal Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

"Fakta bahwa resolusi ini tidak lolos, tidak akan mematahkan semangat kami, dan tidak akan mengalahkan tekad kami," ujar sambil menangis.

Ia menegaskan kembali bahwa Otoritas Palestina tidak akan berhenti berusaha mendapatkan pengakuan Negara Palestina.

"Negara Palestina tidak bisa dihindari. Itu nyata. Tolong ingat bahwa ketika sidang ini ditunda, di Palestina ada orang-orang tak berdosa yang membayar harga dengan nyawa mereka... untuk penundaan keadilan, kebebasan dan perdamaian," tambahnya, ketika orang lain di ruangan itu juga menangis, sebagaimana dilansir AFP.

Surat kepada Sekjen PBB

Sebelumnya, dalam sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tertanggal Selasa (2/4/2024), Riyad Mansour meminta "atas instruksi kepemimpinan Palestina" agar permohonan yang diajukan pada 2011 terkait keanggotaan penuh di PBB dapat dipertimbangkan kembali bulan ini oleh DK PBB.

Mansour telah berulang kali mengatakan dalam beberapa bulan terakhir bahwa dalam menghadapi serangan militer Israel di Jalur Gaza, keanggotaan PBB adalah prioritas bagi Palestina.

Baca juga: Dewan Keamanan Akan Voting untuk Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

Permohonan yang diajukan oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas pada 2011 tercatat tidak pernah diajukan ke Dewan Keamanan untuk dilakukan pemungutan suara, dan Majelis Umum memberikan status pengamat kepada Palestina pada November 2012.