Pentingnya Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

NEW YORK, KOMPAS.com - Indonesia termasuk negara yang mendukung Palestina jadi anggota penuh PBB.

Sudah sejak 2012, Palestina "hanya" menyandang status sebagai negara pengamat non-anggota PBB.

Mereka pun telah melakukan lobi selama bertahun-tahun untuk mendapatkan keanggotaan penuh di PBB, yang berarti pengakuan atas kenegaraan Palestina.

Sayangnya, dalam upaya terbaru, Amerika Serikat di sidang DK PBB pada Kamis (18/4/2024) memveto resolusi yang merekomendasikan kepada Majelis Umum PBB agar Negara Palestina diterima sebagai anggota PBB.

Rancangan resolusi itu diperkenalkan atau digagas oleh Aljazair.

Lantas, apa pentingnya keanggotaan penuh Palestina di PBB?

Menjelang voting di sidang DK PBB pada Kamis, Utusan Khusus Otoritas Palestina, Ziad Abu Amr, mengatakan kepada Dewan bahwa memberikan keanggotaan penuh kepada Palestina di PBB akan menghapus ketidakadilan bersejarah yang telah dialami oleh generasi-generasi penerus Palestina.

“Ini (keanggotaan penuh) akan membuka prospek luas menuju perdamaian sejati berdasarkan keadilan," katanya.

Seperti diketahui, setiap permintaan untuk menjadi negara anggota PBB, harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dewan Keamanan dan kemudian didukung oleh 2/3 mayoritas Majelis Umum.

Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour, mengaku tidak akan menyerah untuk mengupayakan keanggotaan penuh Palestina di PBB setelah AS memveto rosulusi DK PBB kali ini.

"Fakta bahwa resolusi ini tidak lolos, tidak akan mematahkan semangat kami, dan tidak akan mengalahkan tekad kami," ujar sambil menangis.

Ia menegaskan kembali bahwa Otoritas Palestina tidak akan berhenti berusaha mendapatkan pengakuan Negara Palestina.

"Negara Palestina tidak bisa dihindari. Itu nyata. Tolong ingat bahwa ketika sidang ini ditunda, di Palestina ada orang-orang tak berdosa yang membayar harga dengan nyawa mereka... untuk penundaan keadilan, kebebasan dan perdamaian," tambahnya, ketika orang lain di ruangan itu juga menangis, sebagaimana dilansir AFP.

Surat kepada Sekjen PBB

Sebelumnya, dalam sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tertanggal Selasa (2/4/2024), Riyad Mansour meminta "atas instruksi kepemimpinan Palestina" agar permohonan yang diajukan pada 2011 terkait keanggotaan penuh di PBB dapat dipertimbangkan kembali bulan ini oleh DK PBB.

Mansour telah berulang kali mengatakan dalam beberapa bulan terakhir bahwa dalam menghadapi serangan militer Israel di Jalur Gaza, keanggotaan PBB adalah prioritas bagi Palestina.

Permohonan yang diajukan oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas pada 2011 tercatat tidak pernah diajukan ke Dewan Keamanan untuk dilakukan pemungutan suara, dan Majelis Umum memberikan status pengamat kepada Palestina pada November 2012.

Pada awal bulan ini, para pengamat pun telah memprediksi bahwa dorongan Palestina untuk menjadi anggota tidak mungkin mencapai Majelis Umum karena Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, dapat menggunakan hak veto Dewan Keamanan untuk menggagalkan rekomendasi tersebut.

Liga Negara-negara Arab, Organisasi Konferensi Islam, dan Gerakan Non-Blok kala itu padahal juga telah mengirimkan surat kepada Guterres.

Mereka memberikan dukungan terhadap upaya Palestina untuk bisa menjadi negara anggota penuh PBB.

"Kami ingin menyampaikan kepada Anda bahwa, pada tanggal ini, 140 negara anggota telah mengakui negara Palestina," kata surat bersama itu, yang menyertakan daftar negara-negara tersebut.

Kata Aljazair

Terlepas dari veto AS, Duta Besar Amar Bendjama dari Aljazair, yang memperkenalkan rancangan tersebut, mengaku melihat adanya dukungan yang besar terhadap pengakuan Negara Palestina.

"Dukungan luar biasa dari resolusi tersebut mengirimkan pesan yang sangat jelas bahwa Palestina layak menjadi negara anggota penuh dan bahwa para pendukungnya akan kembali dengan lebih kuat dan lebih vokal," ucapnya pada Kamis.

Diketahui, rancangan resolusi soal keanggotaan penuh Palestina di PBB tersebut mendapat 12 suara setuju, dua abstain, yakni dari Inggris dan Swiss, dan satu menolak.

Indonesia mendukung

Indonesia termasuk negara yang mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB.

Baru-baru ini, saat bertemu dengan menteri Luar Negeri China di Jakarta pada Kamis, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, Indonesia dan China sepakat adanya gencatan senjata di Gaza, Palestina.

Di samping itu, kedua negara kompak mendukung Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Kita juga memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya gencatan senjata di Gaza dan penyelesaian masalah Palestina secara adil melalui two state solution. Indonesia akan mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB," kata Retno usai pertemuan, dikutip dari Kompas.com.

Sementara di masa lalu, Indonesia juga telah berulangkali menyatakan dukungan agar Palestina bisa jadi anggota penuh PBB.

Dalam Pertemuan Komite Palestina GNB di Kampala, Uganda, pada 17 Januari lalu, Indonesia bahkan Indonesia bahkan dengan tegas mendesak negara-negara anggota Gerakan Non-Blok (GNB) untuk upayakan Palestina menjadi anggota penuh PBB.

"Palestina berhak untuk setara dengan negara lain, terutama dalam memperjuangkan kepentingannya. Sejalan dengan komitmen GNB untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, GNB wajib mendukung Palestina menjadi anggota PBB," ungkap Dubes Mohamad Hery Saripudin kala itu.

Mohamas Hery merupakan Dubes LBBP RI untuk Kenya merangkap Uganda, sekaligus menjadi Ketua Delegasi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri dan Pertemuan Komite Palestina GNB.

Pertemuan tersebut dihadiri negara-negara anggota Komite Palestina GNB, di antaranya Indonesia, Afrika Selatan, India, Iran, Kuba, Malaysia, dan Zimbabwe. Pertemuan dipimpin oleh Menlu Uganda, Odongo Jeje Abubakhar.