Luas Tanah Tambak Lebih dari 25 Hektar, Berhak Dapat HGU

Kompas.com - 23/03/2021, 12:49 WIB
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra. Dok. Kementerian ATR/BPN.Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra.

JAKARTA, KOMPAS.com - Luas tanah tambak lebih dari 25 hektar harus mendapatkan hak milik berupa Hak Guna Usaha (HGU).

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Asnaedi mengatakan, ketetapan ini sudah melebihi batas maksimum tanah pertanian.

"Dan ketetapan ini juga masuk ke dalam kategori hak milik pertanian," ujar Asnaedi dikutip Kompas.com dari laman Kementerian ATR/BPN, Selasa (23/3/2021).

Sehingga, kata Asnaedi, perlu ada penyesuaian kontekstual yang harus dipelajari lagi oleh pimpinan daerah (Pemda), Forkopimda, serta masyarakat Kalimantan Utara secara langsung.

Pemberian HGU merupakan bentuk legalisasi aset atau dalam bahasa hukum disebut penyertifikatan tanah.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra mengungkapkan, sektor perikanan dan tambak merupakan langkah awal dari percepatan legalisasi aset di Kalimantan Utara.

Baca juga: Komisi II DPR Minta Kementerian ATR/BPN Buka Informasi Lahan HGU

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, dia ingin membantu percepatan legalisasi aset di wilayah tersebut dengan mengetahui tantangan dan masalah apa yang dihadapi.

Sehingga, dia membutuhkan kerja sama dari semua pihak untuk turut menyelesaikan masalah sekaligus mendorong peluang pemanfaatan ruang lebih efektif.

Hal ini bertujuan untuk peningkatan ekonomi dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN mempunyai andil besar mulai dari program pendaftaran tanah, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, hingga penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. 

Anggota DPD Fernando Sinaga berharap, kehadiran Surya ke Kalimantan Utara dapat menjadi titik terang dalam penyelesaian beberapa sengketa pertanahan yang ada di wilayah itu.

"Saya berharap kedatangan Pak Wamen supaya ada titik terang dalam penyelesaian masalah di sini secara bertahap, supaya tanah di sini bisa meningkatkan gairah ekonomi masyarakat setempat," tutur Fernando.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X