Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Pontjo Sutowo Yakin HGB Hotel Sultan "Clear"

Kompas.com - 08/05/2024, 16:00 WIB
Aisyah Sekar Ayu Maharani,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuilco, yakin Hak Guna Bangunan (HGB) lahan tempat berdirinya Hotel Sultan berstatus jelas atau berdiri di atas tanah negara.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Tim Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2024).

"Ternyata dari data-data dan bukti yang ada, tidak ada dikatakan bahwa tanah HGB Hotel Sultan itu di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL). Itu di atas tanah negara saat pemberian awal," kata Hamdan Zoelva.

Ini menyusul pihak Menteri Sekretaris Negara dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) yang mengatakan bahwa HGB Hotel Sultan berdiri di atas HPL 1/Gelora Tahun 1989.

"Bagaimana mereka klaim bahwa HPL itu sudah ada dari awal padahal HPL baru ada tahun 1989?," lanjut Hamdan Zoelva.

Oleh karenanya, Hamdan Zoelva meyakini bahwa posisi kepemilikan HGB Hotel Sultan sudah "clear".

Baca juga: Digugat Pontjo Sutowo karena Hotel Sultan, Bahlil: Setiap Warga Negara Punya Hak

Sebagai informasi, PT Indobuildco telah mengelola Hotel Sultan sejak tahun 1973. Hotel Sultan berada di atas lahan kawasan GBK milik negara dengan total luas 13,6 hektar.

Dalam hal ini, PT Indobuildco memiliki alas hukum berupa HGB Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora.

Masa kedua HGB tersebut telah berakhir pada 30 tahun pertama, yakni tahun 2003 yang kemudian diperpanjang selama 20 tahun hingga 2023. Kemudian, kedua HGB tersebut kembali berakhir masanya pada 4 Maret 2023 dan 3 April 2023.

Selanjutnya, PT Indobuildco telah kembali mengajukan permohonan perpanjangan HGB kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DKI Jakarta pada 1 April 2021.

PT Indobuildco mengaku belum menerima surat penolakan atas permohonan tersebut dan sedang dilakukan kajian fisik dan yuridis.

Adapun dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com