Iran Tinjau Ulang Hukum Wajib Jilbab Setelah Dua Bulan Lebih Protes Mematikan

TEHERAN, KOMPAS.com - Pemerintah dan pengadilan Iran sedang meninjau undang-undang yang mewajibkan perempuan untuk menutupi kepala mereka, setelah protes mematikan selama lebih dari dua bulan.

Demonstrasi dimulai pasca kematian Mahsa Amini, wanita Kurdi berusia 22 yang meninggal dalam tahanan pada 16 September. Polisi moralitas Iran menangkapnya karena dugaan pelanggaran aturan berpakaian wanita.

Dalam unjuk rasa yang pecah setelahnya, para demonstran membakar penutup kepala mereka dan meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah.

Baca juga: Protes Iran: Perempuan Minoritas dan Pria Habis Sholat Jumat Kembali Turun ke Jalan

Sejak kematian Amini semakin banyak wanita yang tidak memakai jilbab, terutama di bagian utara Teheran yang lebih modis.

Hukum wajib jilbab semua wanita di Iran diterapkan pada April 1983, empat tahun setelah revolusi 1979 yang menggulingkan monarki yang didukung AS.

"Baik parlemen dan kehakiman sedang bekerja (mengenai masalah ini), apakah undang-undang perlu diubah,” kata Jaksa Agung Iran Mohammad Jafar Montazeri di kota suci Qom dikutip pada Jumat (2/12/2922) oleh kantor berita ISNA.

Dia tidak merinci apa yang bisa diubah dalam undang-undang tersebut.

Tim peninjau bertemu pada Rabu (30/11/2022) dengan komisi budaya parlemen "dan akan melihat hasilnya dalam satu atau dua minggu", kata jaksa agung.

Baca juga: [POPULER GLOBAL] Warga Iran Ditembak karena Piala Dunia | Penumpang Gelap Kapal Tanker Dipulangkan

Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Sabtu (3/12/2022) mengatakan republik dan pondasi Islam di Iran secara konstitusional bersifat permanen.

"Tapi ada metode penerapan konstitusi yang bisa fleksibel," katanya dalam komentar di televisi sebagaimana dilansir AFP.