Muslim di Sri Lanka Dihantui Diskriminasi dan Kekerasan, Dijadikan Musuh Baru Pasca-perang

Mohan Samaranayake, Direktur Jenderal Departemen Informasi Pemerintah Sri Lanka, mengatakan kepada BBC, "Tidak ada kebijakan diskriminasi sistematis yang dilembagakan terhadap komunitas mana pun. Tetapi saya mengakui fakta bahwa mungkin ada masalah yang dihadapi oleh semua komunitas, termasuk orang Sinhala. "

Terkait usulan untuk menutup sekolah Islam, dia berkata, "Keputusan itu diambil setelah penyelidikan atas pengeboman Minggu Paskah menemukan bahwa lembaga pendidikan tertentu digunakan untuk meradikalisasi anak-anak muda Muslim."

Pemerintah Sri Lanka juga beberapa kali memicu kontroversi dengan upayanya merancang aturan hukum yang seragam untuk semua masyarakat.

Kritikus mengatakan "Satuan Tugas untuk Satu Negara, Satu Hukum", yang dicetuskan oleh Rajapaksa pada November 2021 untuk melakukan reformasi hukum, ditujukan untuk komunitas minoritas.

Gugus tugas telah diinstruksikan untuk merumuskan undang-undang khusus seputar pernikahan dan warisan untuk kaum minoritas dan beberapa penduduk mayoritas Sinhala, serta membuat rekomendasi untuk seperangkat aturan yang seragam.

Baca juga: 25 September 1959: PM Sri Lanka Solomon Bandarainake Dibunuh