ASEAN Akhirnya Tunjuk Utusan Khusus untuk Myanmar, Bertugas Akhiri Kekerasan di Sana

JAKARTA, KOMPAS.com – ASEAN resmi menunjuk Menteri Luar Negeri kedua Brunei Darussalam Erywan Yusof sebagai utusan khusus untuk Myanmar.

Melansir Reuters, dia ditugaskan untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar dan membuka dialog antara junta militer dan penentangnya.

Pengumuman tersebut tertulis dalam komunike pasca-pertemuan para menteri luar negeri blok ASEAN pada Senin (2/8/2021) dan Rabu (4/8/2021).

Baca juga: AS Tolak Rencana Pemilu yang Ditawarkan Junta Militer Myanmar

Dalam pengumuman itu pula, Erywan juga ditugaskan untuk mengawasi paket bantuan kemanusiaan, meskipun tidak ada rincian bantuan yang diumumkan.

Komunike tersebut juga menyerukan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan agar memulai mengerjakan panduan kebijakan.

Kudeta militer Myanmar telah memasuki usia enam bulan. Pada 1 Februari, tentara menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi setelah itu para jenderal mengumumkan mengambil alih kekuasaan.

Peristiwa tersebut menjerumuskan Myanmar ke dalam kekacauan ketika pasukan keamanan semakin menekan protes di tengah perekonomian negara yang runtuh.

Baca juga: Pasca-pertemuan di Jakarta, ASEAN Masih Belum Tunjuk Utusan Khusus untuk Myanmar

Krisis kemanusiaan semakin memburuk dalam sebulan terakhir ketika infeksi virus corona melonjak dan membanjiri sistem kesehatan nasional.

PBB dan banyak negara, termasuk AS dan China, mendesak ASEAN untuk memelopori upaya diplomatik guna memulihkan stabilitas di Myanmar.

Penunjukan seorang utusan merupakan inti dari upaya tersebut. Namun, penujukan itu tertunda selama berbulan-bulan akibat perbedaan di dalam internal ASEAN.

Saat Erywan dicalonkan menjadi utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, perwakilan rezim militer negara tersebut awalnya menolak.

Baca juga: Pemimpin Junta Militer Myanmar Ambil Alih Jabatan Perdana Menteri

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi lantas mempertanyakan status rezim militer di ASEAN karena menolak pencalonan Erywan.

Perwakilan rezim militer Myanmar pada pertemuan itu juga menolak permintaan negara anggota ASEAN agar mengizinkan pekerja kemanusiaan mengirim bantuan ke daerah-daerah yang mereka yakini paling membutuhkan.

Namun, akhirnya Erywan resmi ditunjuk sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar berdasarkan komunike yang telah dirilis.

Pada Minggu (1/8/2021), pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing mengumumkan bahwa dia ditunjuk sebagai perdana menteri.

Dia berjanji untuk mengadakan pemilu di Myanmar pada 2023.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Janjikan Pemilu dalam 2 Tahun