Pasca-pertemuan di Jakarta, ASEAN Masih Belum Tunjuk Utusan Khusus untuk Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.com - Para menteri luar negeri dari anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) berada di bawah tekanan agar segera menunjuk seorang utusan khusus untuk Myanmar minggu ini, setelah negosiasi berbulan-bulan gagal mencapai konsensus terkait kandidatnya.

Enam bulan setelah militer menggulingkan pemerintah Myanmar yang terpilih secara demokratis, para menteri luar negeri ASEAN bertemu Senin (2/8/2021).

Baca juga: Pemimpin Junta Militer Myanmar Ambil Alih Jabatan Perdana Menteri

Para diplomat mengatakan mereka berniat memutuskan utusan khusus yang ditugaskan untuk mengakhiri kekerasan dan mempromosikan dialog antara junta dan lawan-lawannya.

PBB, China dan Amerika Serikat, termasuk sebagai pihak yang menilai blok Asia Tenggara, yang 10 anggotanya termasuk Myanmar, sebagai yang terbaik untuk memimpin upaya diplomatik memulihkan stabilitas di Myanmar.

Negara Asia Tenggara itu telah tersiksa akibat tindakan keras mematikan terhadap protes, keruntuhan ekonomi dan eksodus pengungsi sejak kudeta militer Myanmar.

Belakangan, lonjakan infeksi virus corona mulai tampak ke permukaan. Sistem kesehatan Myanmar kewalahan, dan memperburuk krisis kemanusiaan dalam beberapa bulan terakhir.

Pencarian utusan khusus dimulai pada April, ketika para pemimpin ASEAN menghasilkan "konsensus lima poin" untuk mengatasi gejolak di Myanmar.

PBB dan AS sama-sama mendesak ASEAN untuk mempercepat penunjukan utusan khusus dalam beberapa pekan terakhir.

Baca juga: 6 Bulan Kudeta Militer Myanmar, Ini Perkembangan yang Terjadi

Pada Jumat malam (30/7/2021), Menteri Luar Negeri kedua Brunei, Erywan Yusof mengatakan berharap keputusan akhir akan dibuat pada Senin (2/8/2021). Brunei adalah ketua ASEAN tahun ini.

"Tanpa utusan yang memimpin, sangat sulit" untuk mengatasi situasi di Myanmar, katanya melansir Reuters.