Pemimpin Junta Militer Myanmar Ambil Alih Jabatan Perdana Menteri

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, mengumumkan dirinya menduduki jabatan perdana menteri.

Sejak melakukan kudeta pada 1 Februari lalu, Aung Hlaing menjabat sebagai Dewan Administrasi Negara, atau SAC.

Televisi pemerintah Myawaddy melaporkan, SAC direformasi menjadi pemerintah karteker dengan Aung Hlaing sebagai orang nomor satu.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Janjikan Pemilu dalam 2 Tahun

"Supaya pemerintahan berjalan cepat, mudah, dan efisien, SAC bereformasi menjadi pemerintahan transisi," demikian laporan Myawaddy dilansir Reuters Minggu (1/7/2021).

Min Aung Hlaing sendiri dalam pidatonya menjanjikan bakal menggelar pemilu di Myanmar dalam dua tahun mendatang.

Pemimpin Tatmadaw, nama resmi junta militer berusia 65 tahun itu menuturkan akan menghelat pemilihan pada Agustus 2023.

"Saya berjanji bakal menghelat pemilihan multipartai tanpa gagal," tegas Aung Hlaing dikutip AFP Minggu (1/8/2021).

Pengumuman tersebut membuat Myanmar berada dalam cengkeraman junta selama 2,5 tahun. Lebih panjang dari janjti setahun yang mereka ucapkan beberapa hari setelah kudeta.

Junta mengeklaim mereka mengudeta pemerintahan karena menemukan adanya dugaan penipuan dalam pemilu November 2020.

Bahkan, mereka mengancam akan membubarkan partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang jadi pemenang pemilu.

Pekan lalu, Tatmadaw menyatakan telah membatalkan hasil pemilihan, dengan mengeklaim menemukan 11 juta penipuan suara.

Suu Kyi dijadikan tahanan rumah, dan menghadapi gelombang dakwaan mulai dari melanggar aturan Covid-19 hingga mengimpor walkie-talkie secara ilegal.

Jika terbukti bersalah, penerima Nobel Perdamaian tersebut terancam mendekam dalam penjara lebih dari 10 tahun.

Baca juga: 6 Bulan Kudeta Militer Myanmar, Ini Perkembangan yang Terjadi