AS Tolak Rencana Pemilu yang Ditawarkan Junta Militer Myanmar

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - AS menyatakan, mereka menolak rencana junta militer Myanmar yang bakal menggelar pemilu dua tahun lagi.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam diskusi virtual dengan menteri luar negeri ASEAN.

Kehadiran Blinken merupakan upaya pemerintahan Presiden Joe Biden untuk lebih terlibat di Asia Tenggara, di tengah persaingan mereka melawan China.

Baca juga: Pasca-pertemuan di Jakarta, ASEAN Masih Belum Tunjuk Utusan Khusus untuk Myanmar

Sebelum diskusi ASEAN itu dimulai, pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menjanjikan pemilu dihelat pada Agustus 2023.

Aung Hlaing melanggar sendiri ucapannya saat mengudeta pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu.

Saat itu, panglima Tatmadaw, nama resmi junta, menjanjikan akan menghelat pmilihan di Myanmar setahun kemudian.

Merespons janji Aung Hlaing, Blinken dilansir AFP Senin (2/8/2021) menyatakan sudah jelas ASEAN harus segera bertindak.

"Nampak jelas junta ini sengaja mengulur waktu dan menggunakannya demi kepentingan mereka sendiri," kritik Blinken.

Dia mendesak supaya Asia Tenggara lebih menekan "Negeri Seribu Pagoda", dan menghormati lima poin konsensus.

Baca juga: Menlu RI Sebut Tak Ada Perkembangan Signifikan dari 5 Points of Consensus Terkait Myanmar

Blinken merujuk kepada pertemuan ASEAN di Jakarta April lalu, yang juga dihadiri oleh Jenderal Min Aung Hlaing.

Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin Asia Tenggara menelurkan konsensus berisi penghentian kekerasan, dan agar dibentuk utusan khusus di Myanmar.

Tetapi pasca-pertemuan itu, Aung Hlaing seolah menarik diri dengan tidak adanya utusan yang dibentuk, di tengah laporan 900 orang tewas dalam bentrok melawan aparat.

ASEAN tidak dikenal karena pengaruh diplomatik kolektifnya, situasi yang dimanfaatkan AS maupun China guna mencari pengaruh.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Janjikan Pemilu dalam 2 Tahun

Pekan lalu, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin berkunjung ke Asia Tenggara, dan menegaskan klaim tak berdasar Beijing atas Laut China Selatan.

Wakil Presiden Kamala Harris berencana berkunjung ke Singapura Agustus ini, dan juga ke Vietnam, yang semakin dekat meski ada memori Perang Vietnam.

Adapun Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi direncanakan menemui Blinken di Washington pada pekan ini.