Pemerintah Afrika Selatan Ingin Legalkan Perempuan Punya Banyak Suami, Begini Reaksi Warganya

PRETORIA, KOMPAS.com - Pemerintah Afrika Selatan sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan perempuan memiliki banyak suami (poliandri). Kemungkinan ini menimbulkan kegemparan di negara itu terutama dari kaum konservatif.

Proposal untuk mengizinkan poliandri dimasukkan dalam kertas hijau dari Kementerian Dalam Negeri Afrika Selatan, dengan harapan untuk membuat pernikahan lebih inklusif.

Baca juga: Ibu di Afrika Selatan yang Mengaku Lahirkan 10 Bayi Ternyata Bohong

Opsi itu hanyalah salah satu isu dari beberapa lainnya dalam dokumen yang komprehensif yang diajukan. Tetapi kabar ini telah menyebabkan perdebatan sengit di Afrika Selatan.

Poligami, di mana pria menikahi banyak istri, adalah legal di negara ini.

Melansir CNN pada Senin (28/6/2021), argumentasi yang disampaikan dalam dokumen itu antara lain "Afrika Selatan mewarisi rezim pernikahan yang didasarkan pada tradisi Kristen Calvinis dan Barat."

Melansir CNN pada Senin (28/6/2021),Disebutkan juga bahwa undang-undang pernikahan saat ini "tidak diinformasikan oleh kebijakan menyeluruh, yang didasarkan pada nilai-nilai konstitusional dan pemahaman dinamika masyarakat modern."

Dokumen juga menyorot kelemahan hukum pernikahan lainnya, seperti undang-undang saat ini mengizinkan pernikahan anak di bawah umur, dan tidak memperhitungkan pasangan yang mengubah jenis kelamin mereka dan ingin tetap menikah tanpa melalui perceraian.

Sebagai bagian dari dorongan untuk membuat kebijakan pernikahan lebih kuat, kementerian tersebut berkonsultasi dengan para pemimpin adat serta aktivis hak asasi manusia dan kelompok lain mengenai isu-isu kunci.

Baca juga: Batu Permata Misterius Ditemukan di Afrika Selatan, 1.000 Lebih Orang Berburu Harta

Aktivis hak asasi manusia "mengajukan bahwa kesetaraan menuntut agar poliandri diakui secara hukum sebagai bentuk pernikahan."

Para pejabat menemukan bahwa orang memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang pernikahan tetapi salah satu proposal yang diajukan adalah untuk menyusun skema pernikahan yang "netral gender".