Joe Biden Kantongi "Izin Resmi" Transisi, Bagaimana Nasib Trump?

KOMPAS.com - Setelah mendapat izin resmi untuk memulai transisi pemerintahan Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengatakan pada Selasa (24/11/2020) bahwa dia menegaskan kembali komitmennya terhadap negara-negara sekutu AS.

Pada acara pengenalan tim kebijakan keamanan nasionalnya di Wilmington, Delaware, Biden mengatakan timnya akan mewujudkan keyakinannya bahwa AS menjadi yang terkuat ketika bekerja sama dengan sekutunya.

Tim kebijakan keamanan nasional yang dibentuk Biden, termasuk Antony Blinken sebagai Menteri Luar Negeri AS dan John Kerry sebagai utusan iklim.

Baca juga: Kabinet Joe Biden dan Klaim Siap Jadi Pemimpin Dunia Lagi

"Ini adalah tim yang mencerminkan fakta bahwa Amerika telah kembali, siap untuk memimpin dunia, bukan mundur darinya," kata Biden di atas panggung, didampingi staf pilihannya yang mengenakan masker dan berdiri terpisah sejauh 2 meter.

Badan pemerintah yang ditugaskan untuk memulai proses transisi pemerintahan AS, Administrasi Layanan Umum (GSA), mengatakan pada Senin (23/11/2020) bahwa Biden adalah pemenang nyata dalam pemilu AS 2020.

GSA mengatakan tim Biden mendapat dana federal sebesar 6,3 juta dollar AS (Rp 89 miliar) untuk proses transisi, akses ke pengarahan intelijen negara, serta ruang kantor seluas 16.200 meter persegi untuk bekerja.

Dalam 57 hari menuju pelantikan Biden sebagai presiden ke-46 AS, DW merinci langkah-langkah apa saja yang selanjutnya yang akan dilalui Biden.

Baca juga: Joe Biden Akan Angkat 4 Pejabat Era Obama di Jajarannya

Apa yang dimaksud dengan masa transisi?

Transisi yang telah mendapatkan izin resmi, menandakan bahwa tim Biden sekarang akan memiliki dana federal dan kantor resmi untuk melakukan transisi kepemimpinannya selama dua bulan ke depan.

Transisi resmi ini juga memungkinkan Biden dan Wakil Presiden terpilih AS Kamala Harris untuk menerima pengarahan keamanan nasional reguler yang juga didapat Trump.

Masa transisi adalah waktu yang penting bagi tim Biden untuk mempercepat dan berkoordinasi dengan agen federal untuk memastikan kelancaran penyerahan kepemimpinan.

Nantinya, Biden secara resmi akan mengumumkan kabinetnya dan harus terus memeriksa nama-nama kandidat untuk mengisi jabatan lainnya.

Banyak posisi kunci dalam pemerintahannya, termasuk posisi Menteri Luar Negeri AS dan Menteri Keuangan AS, yang akan membutuhkan persetujuan dari Senat.

Baca juga: Kabinet Baru Joe Biden, Ini Profil Singkat Para Pejabat Terpilih

Bagaimana reaksi atas pengumuman tersebut?

Setelah Biden mendapat izin resmi untuk melanjutkan transisinya, saham dan mata uang digital naik. Bitcoin, mata uang kripto paling populer di dunia, naik 3 persen dan mencapai  19.000 dollar AS (Rp 269 juta) per satu Bitcoin pada Selasa (24/11/2020), mendekati level tertinggi sepanjang masa.

Indeks STOXX 600 Eropa naik 0,6 persen. Kontrak berjangka untuk S&P 500 naik 0,8 persen saat berlangsungnya perdagangan Eropa. Nikkei Jepang juga melonjak 2,5 persen ke level tertinggi sejak Mei 1991.

Beberapa anggota Partai Republik baru-baru ini akhirnya menerima kemenangan Biden, termasuk para pembantu senior Trump.

Kepala staf Trump Mark Meadows dan penasihat Gedung Putih Pat Cipollone juga telah mendukung dimulainya proses transisi.

Baca juga: Kabinet Joe Biden, Pertama Kalinya Wanita Akan Jadi Menteri Keuangan AS

Bagaimana dengan Electoral College?

Perhitungan suara elektoral atau Electoral College akan dilakukan pada 14 Desember. Selanjutnya, kongres akan secara resmi menghitung suara pada 6 Januari 2021.

Untuk menjadi pemenang, seorang kandidat presiden harus menerima setidaknya 270 suara dalam suara elektoral. Biden diproyeksikan menerima 306 suara elektoral.

Para elektor diharapkan memberikan suara sesuai dengan hasil perhitungan suara populer atau popular vote di negara bagian mereka.

Namun, pada 2016, ada beberapa elektor yang menolak untuk memilih kedua kandidat, baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik.

Mereka yang melakukannya bisa diberikan denda, meskipun secara historis para elektor yang “tak setia” itu tidak pernah menentukan hasil pemilu AS.

Baca juga: Kabinet Baru Joe Biden, Sinyal Akhiri “America First” ala Trump

Apa yang akan terjadi dengan Trump?

Tradisi dalam proses transisi pemerintahan AS menandakan bahwa Trump dan ibu negara harus menerima Biden dan istrinya di Gedung Putih, sebelum Biden mengambil sumpah jabatan.

Trump akan menjadi warga negara biasa segera setelah Biden dilantik. Trump belum secara resmi mengakui kemenangan Biden.

Dia masih menggugat hukum negara-negara bagian yang hasil perolehan suaranya kalah dari Biden, termasuk Michigan dan Pennsylvania.

Meski begitu, Trump memberi lampu hijau pada transisi Biden, dengan mentwit bahwa dia mendukung protokol awal untuk memulai transisi, tetapi menambahkan bahwa gugatan hukum akan terus berlanjut. 

Baca juga: Meski Siap Jalankan Transisi dengan Biden, Trump Berjanji Bakal Terus Melawan

Apa yang terjadi pada Hari Pelantikan?

Biden dan Harris akan dilantik pada 20 Januari 2021, sesuai dengan Amandemen ke-20 Konstitusi AS. Presiden nantinya berdiri di tangga gedung Capitol untuk mengambil sumpah jabatan di depan kerumunan besar di Washington Mall.

Kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan pidato pertamanya, mengadakan makan siang di Gedung Capitol bersama para tamu, dan berpartisipasi dalam parade di sepanjang jalan Washington DC. Barulah bergabung dengan pesta pelantikan di seluruh kota.

Persiapan Hari Pelantikan sebenarnya sudah berlangsung pada bulan Oktober, tetapi karena pandemi virus corona, tradisi Hari Pelantikan itu mungkin tidak akan berlangsung.

Paige Waltz, juru bicara Komite Kongres Bersama untuk Upacara Pelantikan, mengatakan kepada Associated Press pada bulan Oktober bahwa komite tersebut berkomitmen pada upacara tradisional, inklusif, dan aman, dan akan terus memantau situasi dan memberikan informasi jika tersedia.

Baca juga: Setelah Berlarut-larut, Transisi dari Trump ke Biden Akhirnya Segera Dimulai