Taliban Umumkan Pejabat Pemerintahannya, Lagi-lagi Tak Ada Perempuan

KABUL, KOMPAS.com - Taliban kembali mengumumkan nama-nama pejabat di pemerintahannya, yang tak menyertakan satupun perempuan.

Ketika merebut Afghanistan pada 15 Agustus, milisi menjanjikan pemerintahan yang inklusif dan merangkul semua elemen.

Padahal, komunitas internasional sudah menegaskan akan melihat kiprah langsung milisi, dan perlakuan mereka terhadap perempuan dan minoritas.

Baca juga: Tiga Ton Heroin dari Afghanistan Disita India setelah Taliban Berkuasa, Nilainya Puluhan Triliun

Tetapi hingga pengumuman baru pejabat pemerintah pada Selasa (21/9/2021), Taliban tidak memasukkan wanita di dalamnya.

Jika ada yang berubah, itu adalah dimasukkannya anggota komunitas Hazara untuk menempati jabatan wakil menteri kesehatan.

Dilansir AFP, Hazara merupakan komunitas mayoritas Syiah di Afghanistan, dan menjadi korban persekusi Taliban.

Dalam konferensi pers dikutip AP, juru bicara milisi Zabihullah Mujahid membela pengumuman kabinet tersebut.

Mujahid menerangkan, wanita akan segera dimasukkan ke pemerintahan sembari mengeklaim kabinet mereka sudah inklusif.

Dia kemudian menuntut pengakuan internasional, dengan menyatakan sudah tidak ada alasan bagi mereka untuk menahannya.

"Adalah tanggung jawab PBB untuk segera mengakui kami. Begitu juga dengan negara lain di Eropa, Asia dan Islam agar menjalin relasi diplomatik," tuntutnya.

Mujahid berkilah pemerintahan saat ini masih interim, artinya akan ada nama baru dalam beberapa hari ke depan.

Meski begitu, Mujahid tidak menerangkan apakah Taliban bersedia menggelar pemilihan umum di masa depan.

Baca juga: Pegawai Afghanistan Berbulan-bulan Tak Gajian, Ini Janji Taliban