Dilema UKT dan Uang Pangkal Kampus, Semakin Beratkan Mahasiswa, tapi Dana Pemerintah Terbatas

KOMPAS.com - Pengamat kebijakan pendidikan, Prof Cecep Darmawan mengungkapkan, penerapan iuran pengembangan institusi (IPI) atau uang pangkal untuk mahasiswa jalur mandiri adalah sebuah dilema bagi perguruan tinggi negeri (PTN).

Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ini menyebutkan, perguruan tinggi tentu tidak mau membebankan biaya mahal kepada mahasiswanya.

"Perguruan tinggi kalau ditanya, sebenarnya tidak mau juga biaya mahal-mahal kepada mahasiswa. Saya yakin perguruan tinggi tidak mau mahal," tuturnya, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/5/2024).

Namun, pada kenyataannya, pemerintah sebagai sumber dana primer perguruan tinggi hanya memberikan anggaran yang terbatas.

Baca juga: Benarkah Kenaikan UKT Belakangan karena Campur Tangan Pemerintah?

Di sisi lain, belum semua perguruan tinggi mampu berinovasi dan menciptakan sumber pendanaan sendiri selain masukan dari uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa.

Oleh karena itu, mau tak mau, perlu pemasukan lain untuk menunjang pengembangan perguruan tinggi, salah satunya dari IPI.

"Kalaupun ada (IPI) untuk kelas mandiri menurut saya itu harusnya seringan mungkin, jangan terlalu jomplang," kata Cecep.

Baca juga: Duduk Perkara Rektor Unri Polisikan Mahasiswa yang Protes UKT, Berakhir Cabut Laporan

Jalur mandiri cerminan pendidikan berkasta

Cecep pun mengaku kurang sepakat dengan kehadiran jalur mandiri yang disertai pungutan uang pangkal tak sedikit.

Menurutnya, bagaimanapun menuntut ilmu di perguruan tinggi negeri harus jauh lebih terjangkau dibanding berkuliah di kampus yang dikelola swasta.

"PTN bagaimanapun harus jauh lebih murah daripada kuliah di perguruan tinggi swasta, karena kan bangunan dari pemerintah, tanah dari pemerintah, kenapa harus mahal?" herannya.

Untuk itu, Cecep berharap perguruan tinggi negeri di Tanah Air kembali seperti dulu, tergolong murah dan lebih terjangkau.

Kehadiran seleksi mandiri juga memunculkan anggapan seakan-akan pendidikan memiliki kasta atau golongan berdasarkan tingkat ekonomi mahasiswa.

Baca juga: Beredar Kabar Tagihan UKT PGSD UNS Capai Rp 44 Juta, Ini Penjelasan Kampus

Sebab, untuk bisa menjadi mahasiswa di PTN melalui seleksi mandiri, setidaknya harus memiliki sejumlah uang dan menyatakan kesediaan membayar biaya.

"Yang berduit tebal bisa ikut jalur mandiri, persaingannya tidak terlalu ketat, begitu faktanya. Mereka mampu membayar. Tapi kalau kelompok menengah ke bawah saya yakin mereka enggak bisa masuk ke kelompok itu," ujarnya

Melihat fenomena tersebut, Cecep menilai jalur mandiri dengan uang pangkal bersifat diskriminasi, yakni membeda-bedakan kemampuan ekonomi mahasiswa.