Pernah Pakai Ganja, 5 Staf Gedung Putih Dipecat

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Lima staf Kantor Kepresidenan Amerika Serikat (AS), Gedung Putih telah dipecat karena pernah memakai ganja.

Hal itu diungkapkan oleh kata Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki pada Jumat (19/3/2021) sebagaimana dilansir Associated Press.

Psaki mengatakan, pemerintah sebenarnya tidak ingin langsung memecat lima orang tersebut. Dia menambahkan, pemerintah ingin menerapkan kebijakan yang fleksibel.

Namun, karena mempertimbangkan berbagai macam alasan, kelima staf tersebut akhirnya dipecat.

Baca juga: Australia Per 1 Juli dapat Minta Ganja sebagai Obat dalam Resep Dokter Umum

“Meskipun kami tidak akan membahas kasus individu, ada faktor tambahan yang berperan dalam banyak kasus untuk sejumlah kecil individu yang diberhentikan,” tutur Psaki.

Pemecatan itu terjadi ketika ada perubahan kebijakan yang terkait dengan larangan merekrut mantan pengguna narkoba untuk bekerja di Gedung Putih.

Psaki mengatakan, karena perubahan kebijakan tersebut, ada banyak mantan pengguna narkoba yang masih bisa diterima bekerja di gedung putih.

Dia menambahkan, kendati 5 orang staf tersebut dipecat, Gedung Putih masih mempekerjakan ratusan orang di dalamnya.

Baca juga: Tertangkap Basah Tanam Ganja, Pria Ini Dikejar dan Ditabrak Buldoser Hingga Tewas

Ganja telah menjadi masalah sensitif bagi pemerintahan Presiden AS Joe Biden.

Pasalnya, 15 negara bagian dan Washington DC, mengizinkan penggunaan ganja untuk keperluan rekreasional meski pemerintah federal melarangnya.

Di sisi lain, Kantor Manajemen Personalia merilis sebuah memo yang mengatakan seseorang tidak boleh dianggap tidak layak hanya karena memakai ganja di masa lalu.

Ratusan staf di pemerintahan Biden yang baru berusia 2 bulan telah menyelesaikan tinjauan kesesuaian oleh staf karier yang menangani masalah keamanan.

Baca juga: Polisi Chile Sita 3 Ton Kokain dan Ganja, Dibungkus Kertas Bergambar Pablo Escobar

Gedung Putih mengatakan ada banyak faktor yang memicu pemecatan, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba.

Tinjauan keamanan dan kesesuaian telah menjadi masalah bagi pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump.

Di bawah pemerintahan Trump, setidaknya 25 penolakan dilakukan karena diduga terkait dengan pengaruh asing, konflik kepentingan, perilaku pribadi, masalah keuangan, penggunaan narkoba, dan tindakan kriminal.

Baca juga: Tinggal Selangkah Lagi, Meksiko Sahkan Legalisasi Ganja