Urgensi Kepemimpinan Sadar Bencana

Peran masyarakat dan komunitas sangat penting, terlebih akses edukasi juga melimpah ruah. Masyarakat perlu mengedukasi diri sendiri. Koordinasi dari hulu ke hilir perlu kita matangkan bersama. Karena Indonesia adalah negara kepulauan dan daerahnya punya karakter masing-masing, koordinasi perlu diupayakan dengan mengoptimalkan keberadaan pemimpin lokal dan organisasi daerah BPBD.

Selain itu, cara mitigasinya pun juga akan berbeda. Pemimpin lokal seperti kepala desa atau penggerak komunitas dapat berperan besar karena mereka memiliki pengetahuan lebih luas tentang kondisi di daerahnya.

Terlebih, masyarakat di sana kemungkinan lebih percaya kepada pemimpin lokal yang mendemonstrasikan keberaniannya. Mereka yang menjadi leading actor dalam penanganan bencana di daerahnya.

Dengan kondisi seperti itu, BNPB dapat memberikan support sesuai kebutuhan daerah dan memberikan ruang bagi pemimpin lokal untuk memimpin jalannya mitigasi bencana. Mereka lebih mengetahui kondisi dan punya kedekatan daerah yang membuat mitigasi bencana menjadi lebih mudah.

Terlebih, satu aspek penting dalam manajemen kebencanaan adalah mengomunikasikan hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan membawa harapan dan optimisme serta kejelasan. Pemimpin lokal memiliki kelebihan di aspek itu.

BNPB juga harus terus menguatkan kapasitas daerah-daerah. Apa yang dilakukan BNPB sudah tepat dengan membentuk destana atau keltana.

Salah satu aspek yang perlu dikuatkan adalah kepemimpinan di masing-masing daerah. Sangat penting untuk menguatkan kapasitas kepemimpinan setiap daerah agar mereka bisa melakukan sesuatu di komunitasnya.

Memasukkan kurikulum mitigasi bencana ke tingkat pendidikan menjadi solusi yang bisa diterapkan. Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Profesor H Ahmad Suriansyah menuturkan bahwa pendidikan mitigasi bencana perlu diberikan secara kontinyu.

Ia mengatakan, “Jadi prinsipnya edukasi mitigasi bencana harus terprogram betul, jangan sampai hanya satu kali saja ketika masa pengenalan peserta didik baru atau bahkan tidak pernah sama sekali.”

Hadirnya pemimpin sadar bencana

Secara prinsipil, setiap pemimpin harus memiliki kesadaran akan bahaya bencana. Perlunya menumbuhkan self-awareness dan membangun kapasitas dirinya, baik segi kemampuan maupun emosional.

Kemampuan membaca situasi di tengah ketidakpastiaan juga harus dimiliki: siapa aktor yang terlibat, bagaimana kelanjutan dari sebuah bencana, dan apa yang bisa dilakukan di tengah krisis.

Semua itu harus dikomunikasikan secara akurat dan transparan supaya bisa membangun kesadaran kolektif dan koneksi, baik itu ke anggota yang terlibat, korban, pegiat komunitas, dan lain sebagainya.

Terakhir, tentunya pemimpin memiliki jiwa gotong royong yang besar. Bencana tidak bisa diselesaikan sendiri. Kita bisa menyelesaikan berbagai bencana karena rakyat Indonesia bekerja sama.

Ada yang menyumbangkan sebagian besar uangnya, terjun ke lapangan, menyumbangkan logistik, dan lain sebagainya. Terlebih, banyak kabar beredar tentang hadirnya beragam musibah baru, contohnya adalah krisis pangan.

Organisasi Pangan Dunia, FAO, mencatat kenaikan yang cukup tinggi orang yang rentan kelaparan. Tahun 2019, jumlahnya 135 juta orang, tetapi meningkat menjadi 193 juta orang tahun 2021.

Selain itu, jumlah negara yang rakyatnya hidup dalam kondisi kelaparan bertambah, dari dua negara menjadi lima negara.

Laporan SOFI 2022, angka kelaparan penduduk dunia meningkat, dari 782 juta di tahun 2021 ke 828 juta orang tahun 2022.

Selain itu, menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, masyarakat yang tinggal di bantaran atau lembah sungai dan perbukitan harus waspada terhadap banjir. Menurut Climate Outlook 2023 yang dibuat BMKG, beberapa wilayah akan mendapatkan curah hujan yang tinggi per tahun, yakni 2.500 mm/tahun, sehingga berpotensi terjadi banjir.

Dari fakta di atas, mitigasi bencana dari hulu ke hilir membutuhkan sinergi institusi dan kepemimpinan. Pemimpin memilki peran penting agar program dan kebijakan berjalan harmonis antara satu institusi dan institusi lainnya, mulai dari pre-crisis, crisis, dan post-crisis.

Contoh penanganan pre-crisis adalah bagaimana BPBD melakukan sosialisasi mitigasi bencana di rutan Mamuju, karena Mamuju termasuk daerah rawan bencana. Selain itu, BPBD Palu juga membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) guna menghadapi ancaman hidrometeorologi.

Pada masa krisis, kita bisa melihat bagaimana koordinasi BNPB dengan Polri, TNI, dan kementerian terkait dalam menangani krisis, mulai dari mempersiapkan infrastruktur vital, pemakanan, sampai evakuasi.

Dalam proses penanganan pasca bencana, Kementerian PUPR berhasil membangun sebanyak 630 hunian sejak tahun 2020. Hunian tersebut merupakan bagian dari program penanganan pasca-bencana gempa Palu-Donggala tahun 2018.

Menurut Setiadi Murwanto, Kepala Kapala Satuan Tugas Pelaksanaan Penanggulangan Paska Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Sulawesi Tengah, masih ada 775 hunian tetap yang dibangun dan direncanakan selesai pada Juli tahun 2023.

Dari beberapa tahap penanganan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam manajemen bencana perlu kepemimpinan yang empatik, resilien, dan dapat berkomunikasi dengan efektif, sehingga mitigasi bencana dapat berjalan efektif dan efisien.

Apabila semua institusi dari level makro dan mikro memiliki kepemimpinan yang kuat dan berpola pikir kolaborasi, mitigasi bencana di seluruh organisasi di Indonesia dapat bersinergi dan dapat mengatasi berbagai hambatan yang ada di depan. Indonesia pasti bisa!