Sekolah di Zona Kuning Boleh Buka, FSGI Ingatkan Risiko Klaster Baru di Sekolah

SKB 4 Menteri sebelumnya juga banyak dilanggar oleh Pemda. Setidaknya, tercatat 79 daerah yang melanggar SKB 4 Menteri tersebut.

Menurut FSGI, tidak ada sanksi dari pusat kepada daerah yang melanggar aturan tersebut. 

FSGI khawatir, SKB 4 Menteri yang baru juga berpotensi dilanggar.

Sementara itu, jika ditinjau dari efektivitas, Satriwan menyebutkan, pembelajaran siswa tatap muka di sekolah zona kuning juga tidak dapat menjamin.

Pasalnya, kegiatan dan interaksi siswa tetap sangat terbatas meskipun telah menjalani pembelajaran tatap muka. 

"Padahal yang diidam-idamkan oleh anak untuk masuk sekolah adalah kegiatan sekolah yang banyak tadi, berkumpul ramai-ramai, nah sekarang justru semua itu dilarang. Artinya pembelajaran di sekolah juga tak akan efektif," tutur Satriwan.

Oleh karena itu, bagi FSGI, opsi memperpanjang PJJ dengan disertai perbaikan-perbaikan adalah pilihan terbaik saat ini.

"Ketimbang anak masuk sekolah di zona kuning (dan hijau), tetapi akan mengancam kesehatan dan nyawanya. Dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah juga tak akan optimal pelaksanaannya," kata Heru.

Pengawasan pelaksanaan 

Heru juga meminta agar SKB 4 Menteri yang baru ini benar-benar diawasi pelaksanaannya.

"Kemdikbud dan Kemenag harus memverifikasi langsung ke sekolah/madrasah terkait pengisian daftar cek protokol kesehatan yang diisi sekolah. Jangan sampai sekolah tak jujur mengisi. Harus dikroscek apakah sekolah/madrasah sudah betul-betul siap menerapkan protokol kesehatan secara ketat," kata Heru

Selain itu, FSGI berharap kepada orang tua siswa, akan kelapangan dan kesabaran hati dalam mendampingi anak selama PJJ/BDR.

"Komunikasi yang intensif antara guru, wali kelas, dan orang tua adalah kunci kebaikan selama PJJ/BDR bagi anak," tulis FSGI dalam keterangannya.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Macam-macam Penularan Virus Corona