Solusi Dewan Keamanan PBB untuk Masalah Indonesia dan Belanda

Komisi tersebut kemudian dikenal dengan nama Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri atas:

• Australia
• Belgia
• Amerika Serikat

Baca juga: Komisi Tiga Negara: Latar Belakang, Anggota, dan Tugas

Membentuk resolusi

Agresi Militer Belanda I berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948.

Namun, Belanda mengingkari perjanjian tersebut dengan melancarkan Agresi Militer Belanda II pada 19 Januari 1948.

Untuk mengatasi masalah ini, PBB kembali bermain peran dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Solusi DK PBB dalam mengatasi Agresi Militer Belanda II adalah menuntut Belanda untuk segera memulangkan pemimpin RI kembali ke Yogyakarta.

Setelah Agresi Militer Belanda II, DK PBB kembali membentuk resolusi yang disampaikan tanggal 28 Januari 1949.

Isi resolusi tersebut adalah:

• Mendesak Belanda untuk menghentikan serangan dan mendesak pemerintah RI memerintahkan kesatuan-kesatuan gerilya untuk segera menghentikan aksi gerilya mereka.
• Mendesak Belanda segera membebaskan tanpa syarat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia beserta para tawanan lain.
• Mengembalikan pemerintah RI ke Yogyakarta.
• Menyarankan agar RI dan Belanda kembali berunding atas dasar persetujuan Linggarjati dan Renville.

Baca juga: Perjanjian Roem-Roijen: Latar Belakang, Isi, dan Tokoh di Baliknya

Tidak hanya itu, DK PBB juga membentuk UNCI (United Nations Commission for Indonesia) atau Komisi PBB untuk indonesia.

Lewat UNCI, Indonesia dan Belanda berhasil dipertemukan dan berakhir dengan menandatangani Perjanjian Roem Royen.

Pada akhirnya, Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949.

Referensi:

• Ricklefs, MC. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.