Media massa yang saat itu masif mengkritik pemerintahan Orde Baru ditekan oleh pemerintah.
Bahkan, pemerintahan Orde Baru mencabut izin beberapa media massa, seperti Indonesia Raya, The Jakarta Times, dan Harian KAMI.
Oleh karena itu, Pemerintah Orde Baru tidak tersentuh oleh kritik dari berbagai elemen masyarakat.
Meski demikian, di bidang ekonomi, Indonesia berhasil menjadi swasembada beras pada 1984.
Indonesia di bawah Orde Baru menjadi negara yang produksi pertaniannya meningkat tajam.
Baca juga: Praktik Pemerintahan Nepotisme pada Zaman Orde Baru
Dalam perkembangannya, muncul ketidakpuasan yang membawa akhir bagi era Orde Baru.
Pembangunan pemerintahan Orde Baru dinilai kurang merata, karena munculnya kesenjangan antara pusat dan daerah, yang kemudian memunculkan protes di sejumlah daerah.
Krisis ekonomi dan politik juga menjadi faktor yang mendorong berakhirnya pemerintahan Orde Baru.
Hal ini diakibatkan oleh praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang merupakan penyakit yang ada di dalam birokrasi pemerintahan Orde Baru.
Kepemimpinan Soeharto yang sangat otoriter juga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat Indonesia.
Berbagai permasalahan itu kemudian berakibat pada munculnya demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia, yang melahirkan era Reformasi dan berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada 21 Mei 1998.
Referensi: