Namun, Soeharto berhasil mengatasi permasalahan ekonomi yang di era Orde Lama menjadi polemik.
Selanjutnya, pada 1969, pemerintah Orde Baru menciptakan landasan untuk pembangunan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
Baca juga: Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)
Di awal Repelita, fokus pemerintah Orde Baru adalah rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi.
Pembangunan sektor pertanian diberi prioritas untuk memenuhi kebutuhan pangan sebelum membangun sektor-sektor lain.
Upaya awal yang dilakukan oleh Soeharto di awal Orde Baru merupakan angin segar bagi Indonesia.
Hal itu dibuktikan dengan pujian beberapa ahli ekonomi karena Soeharto mampu menekan laju inflasi yang tinggi dan menerapkan sistem ekonomi pro-Barat.
Pada tahun 1970-an terdapat peristiwa di mana pemerintah Orde Baru yang ingin membangun ekonomi ditentang oleh mahasiswa.
Salah satunya adalah dalam peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) pada 15 Januari 1974.
Baca juga: Dampak Positif Kebijakan Politik pada Masa Orde Baru
Mahasiswa saat itu melakukan unjuk rasa saat kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei yang akan menanamkan investasinya di Indonesia.
Selain PM Jepang, Indonesia juga kedatangan Ketua Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), Jan P. Pronk.
Saat itu, mahasiswa melakukan unjuk rasa menentang adanya modal asing yang masuk ke Indonesia.
Akibatnya, pecah kerusuhan yang mengakibatkan Jakarta terbakar dan berasap. Namun, Pemerintah Orde Baru tetap membangun ekonomi dengan mendatangkan modal asing.
Baca juga: IGGI, Program Bantuan Dana untuk Indonesia di Era Orde Baru
Pada 1980-an, pemerintahan Orde Baru menjadi tidak tersentuh bekat segala kebijakannya.
Salah satunya adalah pemberangusan preman melalui petrus atau penembakan misterius.
Kemudian, melalui Undang-undang Anti Subversi, pemerintahan Orde Baru menekan gerakan mahasiswa dan pers.