Rentang Waktu Kekuasaan Orde Baru

KOMPAS.com - Lahirnya Orde Baru tidak lepas dari terbitnya Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar pada 1966.

Melalui Supersemar, Presiden Soekarno menyerahkan mandat kekuasaannya kepada Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat.

Berawal dari Supersemar, Presiden Soekarno dengan Orde Lama-nya akhirnya lengser dan digantikan oleh Soeharto, yang menandai dimulainya Orde Baru.

Pada 12 Maret 1967, Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden Indonesia oleh MPR Sementara, dan secara resmi diangkat sebagai Presiden RI pada 27 Maret 1968.

Kendati demikian, masa pemerintahan Orde Baru terhitung dimulai pada 1966 dan berakhir pada 1998. Selama 32 tahun, Orde Baru memimpin Indonesia.

Baca juga: De-Soekarnoisasi, Upaya Soeharto Melemahkan Pengaruh Soekarno

Apa itu Orde Baru?

Orde Baru merupakan istilah yang digunakan untuk membedakan pemerintahan Soekarno dengan pemerintahan Soeharto.

Istilah Orde Baru dipopulerkan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).

Menurut KAMI, Orde Baru merupakan sebuah sistem atau cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang sesuai dengan aspirasi perjuangan masyarakat.

Bermula dari peristiwa G30S dan munculnya Supersemar, Orde Baru muncul menggantikan Orde Lama sebagai pemimpin Indonesia.

Awal Orde Baru

Setelah menerima mandat dari Presiden Soekarno, Soeharto segera memberantas Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta dengan kroni-kroninya, yang dituduh sebagai dalang peristiwa G30S.

Selain itu, diadakan Sidang Umum IV MPRS yang menjadi landasan awal tegaknya Orde Baru.

Baca juga: Nawaksara, Pidato Pertanggungjawaban Soekarno yang Ditolak MPRS

Awal tegaknya Orde Baru ditandai dengan dibentuknya Kabinet Ampera sebagai respons dari Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat.

Terbentuknya Orde Baru mendapatkan dukungan besar dari kelompok yang ingin terbebas dari kekacauan di era sebelumnya.

Di awal pemerintahannya, beberapa tokoh nasional memuji kinerja Orde Baru karena mampu mengadopsi kebijakan pro-Barat.

Selain itu, era awal Orde Baru, Soeharto dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Namun, Soeharto berhasil mengatasi permasalahan ekonomi yang di era Orde Lama menjadi polemik.

Selanjutnya, pada 1969, pemerintah Orde Baru menciptakan landasan untuk pembangunan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Baca juga: Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)

Di awal Repelita, fokus pemerintah Orde Baru adalah rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi.

Pembangunan sektor pertanian diberi prioritas untuk memenuhi kebutuhan pangan sebelum membangun sektor-sektor lain.

Upaya awal yang dilakukan oleh Soeharto di awal Orde Baru merupakan angin segar bagi Indonesia.

Hal itu dibuktikan dengan pujian beberapa ahli ekonomi karena Soeharto mampu menekan laju inflasi yang tinggi dan menerapkan sistem ekonomi pro-Barat.

Orde Baru era 1970-an

Pada tahun 1970-an terdapat peristiwa di mana pemerintah Orde Baru yang ingin membangun ekonomi ditentang oleh mahasiswa.

Salah satunya adalah dalam peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) pada 15 Januari 1974.

Baca juga: Dampak Positif Kebijakan Politik pada Masa Orde Baru

Mahasiswa saat itu melakukan unjuk rasa saat kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei yang akan menanamkan investasinya di Indonesia.

Selain PM Jepang, Indonesia juga kedatangan Ketua Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), Jan P. Pronk.

Saat itu, mahasiswa melakukan unjuk rasa menentang adanya modal asing yang masuk ke Indonesia.

Akibatnya, pecah kerusuhan yang mengakibatkan Jakarta terbakar dan berasap. Namun, Pemerintah Orde Baru tetap membangun ekonomi dengan mendatangkan modal asing.

Baca juga: IGGI, Program Bantuan Dana untuk Indonesia di Era Orde Baru

Orde Baru era 1980-an

Pada 1980-an, pemerintahan Orde Baru menjadi tidak tersentuh bekat segala kebijakannya.

Salah satunya adalah pemberangusan preman melalui petrus atau penembakan misterius.

Kemudian, melalui Undang-undang Anti Subversi, pemerintahan Orde Baru menekan gerakan mahasiswa dan pers.

Media massa yang saat itu masif mengkritik pemerintahan Orde Baru ditekan oleh pemerintah.

Bahkan, pemerintahan Orde Baru mencabut izin beberapa media massa, seperti Indonesia Raya, The Jakarta Times, dan Harian KAMI.

Oleh karena itu, Pemerintah Orde Baru tidak tersentuh oleh kritik dari berbagai elemen masyarakat.

Meski demikian, di bidang ekonomi, Indonesia berhasil menjadi swasembada beras pada 1984.

Indonesia di bawah Orde Baru menjadi negara yang produksi pertaniannya meningkat tajam.

Baca juga: Praktik Pemerintahan Nepotisme pada Zaman Orde Baru

Akhir Orde Baru

Dalam perkembangannya, muncul ketidakpuasan yang membawa akhir bagi era Orde Baru.

Pembangunan pemerintahan Orde Baru dinilai kurang merata, karena munculnya kesenjangan antara pusat dan daerah, yang kemudian memunculkan protes di sejumlah daerah.

Krisis ekonomi dan politik juga menjadi faktor yang mendorong berakhirnya pemerintahan Orde Baru.

Hal ini diakibatkan oleh praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang merupakan penyakit yang ada di dalam birokrasi pemerintahan Orde Baru.

Kepemimpinan Soeharto yang sangat otoriter juga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat Indonesia.

Berbagai permasalahan itu kemudian berakibat pada munculnya demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia, yang melahirkan era Reformasi dan berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada 21 Mei 1998.

Referensi:

• Denny. J. A. (2006). Visi Indonesia Baru Setelah Gerakan Reformasi. Yogyakarta: Penerbit LKIS.