Basuki Beberkan Tahap Awal Pembangunan IKN Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, akan dimulai Tahun 2022.

Pembangunan KIPP IKN tidak hanya terdiri dari kantor pusat pemerintahan, tetapi juga kawasan permukiman yang diperuntukkan para aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, dan masyarakat umum.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan kawasan permukiman baru akan dibangun setelah ada infrastruktur dasar.

”Undang-Undang baru disampaikan ke DPR, saya baru mulai jalan logistik. Kawasan Hunian belum kami siapkan,” kata Basuki, Selasa (05/10/2021).

Baca juga: Sejumlah 100.000 Rumah Akan Dibangun di IKN, untuk Siapa Saja?

Tahap awal yang akan dikerjakan adalah KIPP seluas 5.800 hektar dalam bentuk infrastruktur dasar seperti jalan, saluran air, drainase air. Namun, tahapan ini belum termasuk kawasan permukiman.

Pembangunan IKN juga sudah tertuang dalam dokumen Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, senilai Rp 510,79 triliun. Namun Basuki belum bisa merinci alokasi anggaran tersebut.

"Anggaran baru Rp 510 triliun juga belum dibahas lebih detail untuk apa saja," tutur dia.

Kepala Project Implementation Unit (PIU) National Affrordable Housing Program (NAHP) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dedy Permadi mengatakan, sebanyak 100.000 rumah akan dibangun di KIPP IKN.

Penyediaan rumah tersebut untuk menampung masyarakat yang tinggal di KIPP IKN dengan total target populasi mencapai 320.000 orang hingga tahun 2045.

Baca juga: Indonesia Ajak Korea Selatan Kolaborasi Kembangkan IKN

"Dari target populasi yang ada dibutuhkan setidaknya sekitar 82.353 unit hingga 100.000 unit rumah yang akan kami bangun. Dengan asumsi per unit diisi oleh 3 sampai 4 orang," kata Dedy dalam diskusi virtual, Kamis (30/9/2021).

Dedy menjelaskan, kawasan permukiman di KIPP IKN akan diisi oleh masyarakat yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri dan masyarakat umum.

Komposisinya yaitu 70 persen ASN, TNI-Polri dan 30 persen lainnya masyarakat umum.

Dari jumlah hunian yang dialokasikan, sebanyak 73.026 unit diperuntukkan bagi ASN, TNI-Poli dan sekitar 9.327 unit hingga 27.000 unit lainnya untuk masyarakat umum.

Kawasan permukiman di KIPP IKN terbagi menjadi empat zona yaitu Zona 1A, Zona 1B, Zona 2, dan Zona 3.

Rencana hunian yang segera akan direalisasikan berada di Zona 1A dan dikhususkan bagi ASN dan TNI-Polri.

Baca juga: Developer Properti Punya Peluang Bangun Rumah di IKN, Segini Jatahnya

Rinciannya yaitu sebanyak 888 unit untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), 382 unit untuk Polri, 1.444 unit untuk TNI, 139 unit rumah untuk Badan Intelejen Negara (BIN), dan 8.774 unit untuk ASN pemerintahan.

Sehingga total rumah yang akan dibangun di Zona 1A itu sekitar 11.269 unit, dengan pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak 2.036 unit.

"Dan sisanya yaitu 9.232 akan dibiayai melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," imbuh Dedy.

Sementara itu, Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan REI siap untuk bekerja sama mengembangkan kawasan hunian di Ibu Kota Negara (IKN) Baru, Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur.

"REI serius untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan," kata Totok saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/10/2021).

REI telah membentuk kelompok kerja (Pokja) yang secara khusus membahas rencana pembangunan kawasan hunian di IKN Baru.

Baca juga: Paspampres hingga BIN Akan Dibuatkan Rumah di IKN, Ini Rinciannya

Menurutnya, pembahasan tersebut dilakukan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

"Jadi progresnya, REI melalui Pojka yang kami buat itu telah melakukan beberapa kali rapat dengan Bappenas untuk pengembangan kawasan hunian di IKN baru," ujarnya.

Dalam rapat tersebut pembahasan masih seputar konsep dan usulan. Kata dia, belum dibahas secara detail berapa hunian yang akan dibangun oleh REI.

Meski demikian, Totok memastikan, pengembangan kawasan hunian di IKN baru ini akan dilakukan dengan konsep atau skema yang saling meringankan baik dari sisi pemerintah dan juga REI.

"Untuk membangun kawasan di IKN ini kami tentu telah membahas konsep-konsep yang saling meringankan, antara pemerintah dan REI," ucapnya.