REI Ikut Terlibat Bangun Kawasan Hunian di IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan REI siap untuk bekerja sama mengembangkan kawasan hunian di Ibu Kota Negara (IKN) Baru, Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur.

"REI serius untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan," kata Totok saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/10/2021).

REI telah membentuk kelompok kerja (Pokja) yang secara khusus membahas rencana pembangunan kawasan hunian di IKN Baru.

Menurutnya, pembahasan tersebut dilakukan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Baca juga: Paspampres hingga BIN Akan Dibuatkan Rumah di IKN, Ini Rinciannya

"Jadi progresnya, REI melalui Pojka yang kami buat itu telah melakukan beberapa kali rapat dengan Bappenas untuk pengembangan kawasan hunian di IKN baru," ujarnya.

Dalam rapat tersebut pembahasan masih seputar konsep dan usulan. Kata dia, belum dibahas secara detail berapa hunian yang akan dibangun oleh REI.

Meski demikian, Totok memastikan, pengembangan kawasan hunian di IKN baru ini akan dilakukan dengan konsep atau skema yang saling meringankan baik dari sisi pemerintah dan juga REI.

"Untuk membangun kawasan di IKN ini kami tentu telah membahas konsep-konsep yang saling meringankan, antara pemerintah dan REI," ucapnya.

Untuk diketahui, Konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, akan dimulai pada Tahun 2022.

Pembangunan KIPP IKN tidak hanya mencakup gedung dan kantor pusat pemerintahan, tetapi juga kawasan pemukiman.

Baca juga: ASN, TNI-Polri, hingga Menteri Dapat Jatah Rumah di IKN, Terkecil Tipe 50

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Kepala Project Implementation Unit (PIU) National Affrordable Housing Program (NAHP) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Dedy Permadi mengatakan, sebanyak 100.000 rumah dibangun di KIPP IKN.

Penyediaan rumah tersebut untuk menampung masyarakat yang tinggal di KIPP IKN dengan total target populasi mencapai 320.000 orang hingga tahun 2045.

"Dari target populasi yang ada dibutuhkan setidaknya sekitar 82.353 unit hingga 100.000 unit rumah yang akan kami bangun. Dengan asumsi per unit diisi oleh 3 sampai 4 orang," kata Dedy dalam diskusi virtual, Kamis (30/9/2021).

Dedy menjelaskan, kawasan permukiman di KIPP IKN akan diisi oleh masyarakat yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri dan masyarakat umum.

Komposisinya yaitu 70 persen ASN, TNI/Polri dan 30 persen lainnya masyarakat umum.

Baca juga: Sejumlah 100.000 Rumah Akan Dibangun di IKN, untuk Siapa Saja?