Kompas.com - 30/09/2021, 20:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, akan dimulai pada Tahun 2022.

Pembangunan KIPP IKN tidak hanya mencakup gedung dan kantor pusat pemerintahan, tetapi juga kawasan pemukiman.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Kepala Project Implementation Unit (PIU) National Affrordable Housing Program (NAHP) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Dedy Permadi mengatakan, sebanyak 100.000 rumah dibangun di KIPP IKN.

Baca juga: Begini Konsep Desain Kawasan Perumahan IKN, Mulai Dibangun Tahun 2022

Penyediaan rumah tersebut untuk menampung masyarakat yang tinggal di KIPP IKN dengan total target populasi mencapai 320.000 orang hingga tahun 2045.

"Dari target populasi yang ada dibutuhkan setidaknya sekitar 82.353 unit hingga 100.000 unit rumah yang akan kami bangun. Dengan asumsi per unit diisi oleh 3 sampai 4 orang," kata Dedy dalam diskusi virtual, Kamis (30/9/2021).

Dedy menjelaskan, kawasan permukiman di KIPP IKN akan diisi oleh masyarakat yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri dan masyarakat umum.

Komposisinya yaitu 70 persen ASN, TNI/Polri dan 30 persen lainnya masyarakat umum.

Dari jumlah hunian yang dialokasikan, sebanyak 73.026 unit diperuntukkan bagi ASN, TNI/Poli dan sekitar 9.327 unit hingga 27.000 unit lainnya untuk masyarakat umum.

Kawasan permukiman di KIPP IKN terbagi menjadi empat zona yaitu Zona 1A, Zona 1B, Zona 2, dan Zona 3.

Baca juga: Indonesia Ajak Korea Selatan Kolaborasi Kembangkan IKN

Rencana hunian yang segera akan direalisasikan berada di Zona 1A dan dikhususkan bagi ASN dan TNI/Polri.

Rinciannya yaitu sebanyak 888 unit untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), 382 unit untuk Polri, 1.444 unit untuk TNI, 139 unit rumah untuk Badan Intelejen Negara (BIN), dan 8.774 unit untuk ASN pemerintahan.

Sehingga total rumah yang akan dibangun di Zona 1A itu sekitar 11.269 unit, dengan pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak 2.036 unit.

"Dan sisanya yaitu 9.232 akan dibiayai melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," pungkas Dedy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.