Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Tak Jadi Ibu Kota, Pembangunan di Jakarta Berbasis Kawasan Aglomerasi

Kompas.com - 22/04/2024, 17:05 WIB
Muhdany Yusuf Laksono

Penulis

KOMPAS.com - Pembentukan kawasan aglomerasi menjadi salah satu kebijakan baru yang akan berlaku saat Jakarta tak lagi menyandang status Ibu Kota Negara Indonesia.

Hal itu termaktub di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang telah disetujui oleh DPR RI untuk menjadi Undang-Undang (UU) DKJ pada 28 Maret 2024.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro menjelaskan, kawasan aglomerasi itu meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur.

Dibentuknya kawasan aglomerasi yang bisa disebut Jabodetabekjur tersebut untuk menyelaraskan rencana tata ruang dan dokumen rencana induk pembangunan wilayah.

"Kerja sama antar wilayah ini sangat penting untuk mewujudkan Jakarta sebagai pusat perdagangan global. Kita tidak bisa membangun Jakarta sendirian," ujar Suhajar dalam dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) secara virtual yang mengangkat tema 'UU DKJ: Masa Depan Jakarta Pasca Ibu Kota', Senin (22/04/2024).

Meski secara administrasi pemerintahan wilayah-wilayah tersebut tetap berada di bawah masing-masing provinsi, namun ada beberapa program khusus yang menjadi bagian dari kawasan aglomerasi.

Program tersebut meliputi transportasi, pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan banjir, pengelolaan air minum, pengelolaan limbah, infrastruktur wilayah, penataan ruang, serta energi.

"Ini yang harus terkoordinasi dan tersinkronisasi sebagai satu kesatuan kawasan aglomerasi," imbuhnya.

Baca juga: Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Jakarta Perlu Banyak CBD buat Kantor Perusahaan Multinasional

Menurut Suhajar, nantinya Kawasan Aglomerasi DKJ akan terdiri dari Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi bersama anggotanya. Sosok-sosoknya ditunjuk oleh Presiden.

"Dewan Aglomerasi ini kan bukan eksekutor, bukan dia melaksanakan kegiatan, tapi dia mengkoordinir tentang dua hal, yang pertama tentang tata ruang, yang kedua dengan tentang dokumen perencanaan induk pembangunan," terangnya.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Taufik Basari menambahkan, adanya kawasan aglomerasi bertujuan mempermudah komunikasi antar wilayah di kawasan aglomerasi.

"Dewan Aglomerasi nantinya akan ditunjuk oleh presiden dan diawasi langsung oleh DPR karena dewan ini dibentuk presiden dan bertanggung jawab ke presiden. Sementara DPRD akan mengawasi gubernur DKJ dan seluruh pemerintahan provinsi," tukasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hindari 5 Kesalahan Ini Saat Merancang Kamar Mandi di Rumah Anda

Hindari 5 Kesalahan Ini Saat Merancang Kamar Mandi di Rumah Anda

Tips
Tips Memilih Ukuran Keset Kamar Mandi yang Tepat

Tips Memilih Ukuran Keset Kamar Mandi yang Tepat

Tips
AHY Jamin Kesiapan Lahan untuk Infrastruktur Air

AHY Jamin Kesiapan Lahan untuk Infrastruktur Air

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Pamekasan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Pamekasan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Mojokerto: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Mojokerto: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Diklaim Makin Progresif, Ini Perkembangan Proyek Tol Padang-Sicincin

Diklaim Makin Progresif, Ini Perkembangan Proyek Tol Padang-Sicincin

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Karangasem: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Karangasem: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Klungkung: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Klungkung: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Bank Mandiri Fasilitasi KPR Perumahan Citra Suwarna Group

Bank Mandiri Fasilitasi KPR Perumahan Citra Suwarna Group

Berita
[POPULER PROPERTI] AHY Sayangkan Investor Kabur karena Masalah Tanah

[POPULER PROPERTI] AHY Sayangkan Investor Kabur karena Masalah Tanah

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Buleleng: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Buleleng: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangli: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangli: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Probolinggo: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Probolinggo: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Dua Raksasa Properti Kembali Berkongsi Bangun Klaster Baru di BSD City

Dua Raksasa Properti Kembali Berkongsi Bangun Klaster Baru di BSD City

Berita
Jalan Terbentuknya Kementerian Perumahan, UU 39/2008 Perlu Direvisi

Jalan Terbentuknya Kementerian Perumahan, UU 39/2008 Perlu Direvisi

Berita
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com