Thailand Waspadai "Celana Gajah" dari China

BANGKOK, KOMPAS.com - Pemerintah Thailand pada Selasa (6/2/2024) memerintahkan pelabuhan-pelabuhannya untuk mengawasi dengan ketat "celana gajah" yang diimpor ke kerajaan itu.

Celana katun tipis bermotif gajah ini telah lama menjadi "pakaian wajib" bagi para backpacker Eropa yang melakukan perjalanan ke negara Asia Tenggara tersebut.

Dalam beberapa bulan terakhir, celana ini bahkan telah menjadi hit di kalangan anak muda Thailand.

Baca juga: 1,5 Tahun Berlalu, Thailand Kembali Akan Larang Ganja untuk Rekreasi

Namun, masuknya "celana gajah" murah buatan China yang sangat banyak telah memicu kekhawatiran akan impor asing yang mengalahkan produsen lokal, dan menarik perhatian para pejabat.

"Kami telah memerintahkan pengawasan celana gajah di semua pelabuhan," kata Wakil Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai kepada para wartawan pada Selasa.

Phumtham, yang juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan Thailand, menegaskan bahwa desain gajah di celana yang telah marak dijual di mana-mana tersebut sudah memiliki hak cipta.

"Jika kami mengizinkan produsen asing untuk memproduksinya, hal ini dapat berdampak pada produk lokal Thailand," katanya.

"Produk Thailand sudah terstandarisasi. Beberapa produk (impor) mudah sobek setelah digunakan beberapa kali," klaim Phumtham, sebagaimana dikutip dari AFP.

Di Thailand, celana gajah yang dijual di kios-kios pasar rara-rata memiliki harga 150 baht (sekitar Rp 66.000) per pcs.

Beberapa peritel bahkan menjual celana gajah dengan desain fashion kelas atas seharga 1.000 bath (sekitar Rp 440.000) per pcs. 

Baca juga: Band Anti-Putin Asal Rusia Kabur ke Israel Setelah Sembunyi di Thailand

Harga tersebut jauh dari harga celana gajah yang datang dari China, yakni seharga 30 baht (sekitar Rp 13.000) per pcs.

Pernyataan Phumtham muncul setelah Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin ditanyai tentang celana murah buatan China yang mendominasi pasar lokal.

"Ini bukan hal baru dalam berbisnis. Di mana ada peluang, di situ ada oportunis," katanya kepada wartawan.

"Jika kita tidak bertindak cepat, kita akan kehilangan kesempatan, seperti yang terjadi pada beberapa hal lainnya," kata Srettha.