Penobatan Raja Charles III Picu Perdebatan di Australia

Charles adalah kepala negara di lebih dari selusin negara, termasuk Kanada, Papua Nugini dan Selandia Baru. Semuanya negara anggota Persemakmuran, kelompok yang berisi negara-negara mantan koloni Inggris.

Australia memilih untuk tidak memutus hubungannya dengan kerajaan Inggris dalam referendum tahun 1999.

Para pendukung monarki meyakini sistem tersebut membuat demokrasi Australia tetap aman dan terjamin.

Baca juga: Meghan Kritik Media Inggris atas Laporan Surat Kepada Raja Charles III

Rachel Bailes, juru bicara resmi Australian Monarchist League, mengatakan kepada media setempat bahwa hal itu membuat negaranya stabil.

“Saya percaya monarki konstitusional adalah sistem yang berfungsi dengan baik. Sistem ini membuat pemerintah bisa menjalankan tugasnya untuk melayani rakyat Australia melalui masalah-masalah sulit seperti ekonomi, krisis energi dan keterjangkauan harga hunian,” ujar Bailes.

Pada akhirnya hal itu bergantung pada sekitar 18 juta pemilih Australia yang akan menentukan masa depan konstitusional negara mereka.

Meski merasa antusias dengan perubahan, pemerintah Australia yang dipimpin Partai Buruh mengatakan bahwa referendum tentang bentuk negara tidak akan diselenggarakan hingga masa jabatan yang berikutnya –apabila mereka terpilih kembali.

Referendum lain lebih diprioritaskan, yaitu referendum untuk menentukan apakah rakyat Australia akan mengakui masyarakat suku asli dalam konstitusi mereka.

Pemungutan suara itu akan dilakukan akhir tahun ini.

Sementara, perubahan konstitusional sendiri adalah hal yang langka di Australia. Hanya delapan dari 44 referendum yang lolos sejak tahun 1901.

Baca juga: Pelajar yang Lempar Telur ke Raja Charles III Dinyatakan Bersalah