Penobatan Raja Charles III Picu Perdebatan di Australia

Penulis: VOA Indonesia/Phil Mercer

SYDNEY, KOMPAS.com - Penobatan Raja Inggris Charles III akan dilakukan pada Sabtu (6/5/2023) di London.

Sang raja naik takhta setelah kepergian ibunya, Ratu Elizabeth II, pada September lalu.

Charles tidak hanya menjadi kepala negara Inggris, tetapi juga di lebih dari selusin negara lain.

Baca juga: Biografi Raja Charles III, Pemimpin Kerajaan Inggris

Di Australia, kematian Ratu Elizabeth memicu kembali perdebatan tentang masa depan konstitusional negara itu.

Seiring semakin dekatnya penobatan, sentimen republik di Australia kembali bergejolak.

Para pegiat berpendapat bahwa monarki konstitusional Australia sudah kuno, meskipun mereka belum menentukan jenis negara republik seperti apa yang mereka inginkan.

Konstiyusional monarki republik di Australia menempatkan Raja Charles III menjadi kepala negara dan diwakili di Australia oleh seorang gubernur jenderal yang perannya hampir seluruhnya bersifat seremonial.

Sebuah jajak pendapat pada Januari lalu menunjukkan bahwa dukungan terhadap bentuk negara republik meningkat dari 36 persen menjadi 39 persen di kalangan para pemilih sejak kematian Ratu Elizabeth II.

Survei itu dilakukan oleh harian The Sydney Morning Herald.

Charles pertama kali mengunjungi Australia saat masih remaja pada 1966.

Baca juga: Pangeran Harry Disebut Hanya Setor Muka di Penobatan Raja Charles III, Langsung Pulang ke AS

Sejak saat itu, dia menjalin “hubungan yang istimewa” dengan negeri kangguru lewat serangkaian kunjungan pada tahun-tahun berikutnya.

Matt Thislethwaite adalah wakil menteri urusan negara republik di Australia –posisi yang diciptakan pemerintahan Partai Buruh untuk mengantisipasi referendum yang mungkin akan digelar dalam beberapa tahun mendatang.

Dia mengatakan kepada Australian Broadcasting Corp pada bulan lalu bahwa perubahan itu sudah lama tertunda.

“Kami bangun tidur September lalu ketika ratu wafat dan tiba-tiba kami memiliki kepala negara baru. Rakyat Australia tidak diajak berkonsultasi mengenai hal itu. Rakyat Australia tidak punya pilihan untuk menentukan siapa yang seharusnya menjadi kepala negara, padahal kami memerintah negara ini secara demokratis,” kata Thislethwaite.