KUHP: Sejauh Apa Media Asing Pengaruhi Kebijakan Publik Indonesia?

"Tapi, dalam KUHP ini kita melihat ada fenomena lain, bahwa media asing cenderung mengangkat isu privasi yang dianggap diintervensi negara, dan yang kedua mereka bicara tentang kepentingan-kepentingan ekonomi yang terganggu," ujarnya.

Baca juga: Australia Tambahkan Informasi KUHP Indonesia di Saran Perjalanan Warganya

Ia menyayangkan bahwa di masa depan, isu-isu seperti kebebasan berekspresi dan kebebasan pers akan cenderung semakin marjinal, karena diangggap sudah berjalan dengan sendirinya.

Sebaliknya, isu-isu yang menyangkut ekonomi atau bisnis akan semakin dijadikan kerangka pikir oleh media asing. Ia menjelaskan tentang potensi intervensi privasi, tapi dikemas dengan menggambarkan implikasinya ke bisnis dan turisme, seperti yang belakangan ramai diberitakan.

"Ini juga lebih membuat media asing lebih dilihat lagi oleh otoritas Indonesia," ujar Masduki kepada DW Indonesia.

Ia mengatakan, pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat sensitif terhadap berita-berita yang dinilai berdampak pada pertumbuhan ekonomi atau pembangunan.

Baca juga: PBB Ikut Soroti KUHP Baru, Sebut Aturan Tertentu Tak Sesuai HAM

Masalah ekonomi akan lebih didengar

Dengan kata lain, Masduki menjelaskan, berita-berita yang mengangkat tema yang berpotensi merugikan ekonomi berpotensi lebih didengar oleh pemegang kekuasaan.

"Ini dibuktikan dengan reaksi yang kemarin, jadi ketika ada berita bahwa KUHP berpotensi mengurangi turis asing, karena ada pasal yang memaksa mereka membuktikan hubungan perkawinannya, memaksa mereka untuk membuka identitas kehidupan pribadinya, diksi mengganggu ekonomi itu yang sebetulnya membuat pemerintah segera bereaksi. Kepentingan ekonomi yang menyangkut antarnegara itu yang menjadi prioritas, sehingga kalau itu diganggu, di-frame oleh media asing, reaksinya akan cepat," kata Masduki.

Hal senada juga dinyatakan oleh Jerome Wirawan. Menurutnya, sejak awal berkuasa, pemerintahan Presiden Jokowi sangat mengedepankan investasi asing, kemudahan untuk berbisnis, pembaruan infrastruktur agar Indonesia dapat menjadi negara tujuan bagi investor asing yang akhirnya diharapkan akan meningkatkan perekonomian.

Karenanya, ketika tujuan utama ini banyak disoroti dan berpotensi terimbas, pemerintah pun cepat memberikan tanggapan.

Baca juga: Turis Asing Dikhawatirkan Akan Menghindari Bali Jika Salah Tafsir KUHP Baru

"Itu sebuah ironi. Selama ini kita bersuara, bahwa kita akan minim kebebasan berekspresi dan bahwa kebebasan kita dikekang, pemerintah diam saja. Tapi ketika kebijakan utamanya terimbas, baru mereka bersuara," ujar Jerome.

Namun di luar semua itu, Jerome mengatakan, selain tentang ekonomi, banyak hal tentang Indonesia yang tetap menarik dan berpotensi menjadi berita bagi media di luar Indonesia.

Ia mencontohkan antara lain mulai dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tambang nikel, hingga perubahan iklim.

"Indonesia menurut saya adalah gudangnya berita. Kita punya potensi berita dari A sampai Z," pungkas Jerome kepada DW Indonesia.

Baca juga: Media Asing Sorot Pengesahan KUHP yang Larang Seks di Luar Nikah di Indonesia: Kemunduran Kebebasan Sipil