Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Kenapa Indonesia Tidak Menganut Dwi Kewarganegaraan

Kompas.com - 09/05/2024, 19:23 WIB
Aditya Jaya Iswara

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Perbincangan mengenai kewarganegaraan ganda kembali muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan sempat menyinggungnya dalam sebuah pernyataan.

"Kami juga mengundang diaspora Indonesia, dan kami juga segera memberikan mereka [diaspora Indonesia] kewarganegaraan ganda," ujarnya Selasa (30/4/2024) pekan lalu di sebuah acara Microsoft.

Menurut Luhut, kewarganegaraan ganda akan ditawarkan agar diaspora Indonesia mau pulang dan membantu perekonomian di Tanah Airnya, karena akan "membawa orang-orang Indonesia yang sangat terampil kembali ke Indonesia."

Baca juga: Saat Warga Swiss Kian Antusias Belajar Bahasa Indonesia...

Wacana dwi kewarganegaraan sebenarnya sudah lama dibahas dan hingga kini belum ada langkah nyata untuk mewujudkannya.

Setidaknya sudah lebih dari 15 tahun warga diaspora Indonesia di seluruh dunia mencoba untuk memperjuangkannya, ujar Hendra Wijaya, Presiden Indonesian Diaspora Network (IDN) Australia.

"Prosesnya saya rasa sudah cukup panjang, cukup lama, karena ini menyangkut Undang-Undang negara," kata Hendra ketika dihubungi ABC Indonesia.

"Waktu itu kita sudah melalui banyak cara, dengan banyak melakukan pendekatan dengan wakil rakyat supaya Undang-undang (kewarganegaraan) diubah."

Bila menjadi UU, batasan hak terhadap WNA yang nantinya berkewarganegaraan ganda harus jelas.REUTERS/ANTARA via ABC INDONESIA Bila menjadi UU, batasan hak terhadap WNA yang nantinya berkewarganegaraan ganda harus jelas.
Masalah kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 yang hanya mengenal asas kewarganegaraan tunggal.

Indonesia cukup "hati-hati"

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Nur Widyastanti, akrab disapa Tanti, mengatakan bahwa memiliki dwi kewarganegaraan sebenarnya mungkin, namun perjalanannya masih panjang.

"Karena Indonesia itu menurut saya cukup hati-hati," katanya.

Tanti menjelaskan, Indonesia secara politik "bukan negara yang cukup kuat", terutama dalam hal bernegosiasi, tidak seperti negara lain yang memperbolehkan warganya punya lebih dari satu kewarganegaraan, seperti Amerika Serikat atau Jerman.

"Misalnya kalau orang punya kewarganegaraan ganda, berarti dia ini tunduk pada dua hukum negara, berarti dia juga harus bayar pajak pada dua negara," katanya.

"Kalau misalnya... harus membela dua negara kan enggak mungkin ya?" katanya.

Permintaan dwi kewarganegaraan dinilai terbanyak datang dari kelompok perkawinan campur.ABC NEWS/NATASYA SALIM via ABC INDONESIA Permintaan dwi kewarganegaraan dinilai terbanyak datang dari kelompok perkawinan campur.
Menurut Tanti, mewujudkan dwi kewarganegaraan membutuhkan waktu yang lama, karena untuk memperpanjang batas umur memilih kewarganegaraan hingga umur 30 tahun saja harus melalui proses advokasi selama bertahun-tahun yang dilakukan warga dengan anak hasil perkawinan campur.

Baca juga: New York Kembalikan 30 Artefak yang Dijarah ke Indonesia dan Kamboja

Apa keuntungan untuk Indonesia?

Dengan terbatasnya lahan pekerjaan untuk warga Indonesia dengan keterampilan tertentu, Tanti berpandangan, usulan dwi kewarganegaraan bisa membawa dampak positif.

Halaman:

Terkini Lainnya

[POPULER GLOBAL] 20 Penumpang Singapore Airlines di ICU | Israel Kian Dikucilkan

[POPULER GLOBAL] 20 Penumpang Singapore Airlines di ICU | Israel Kian Dikucilkan

Global
 Pertama Kali, Korea Utara Tampilkan Foto Kim Jong Un Beserta Ayah dan Kakeknya

Pertama Kali, Korea Utara Tampilkan Foto Kim Jong Un Beserta Ayah dan Kakeknya

Global
Penumpang Singapore Airlines Dirawat Intensif, 22 Cedera Tulang Belakang, 6 Cedera Tengkorak

Penumpang Singapore Airlines Dirawat Intensif, 22 Cedera Tulang Belakang, 6 Cedera Tengkorak

Global
Krisis Kemanusiaan Gaza Kian Memburuk, Operasi Kemanusiaan Hampir Gagal

Krisis Kemanusiaan Gaza Kian Memburuk, Operasi Kemanusiaan Hampir Gagal

Global
Nikki Haley, Saingan Paling Keras Trump Berbalik Arah Dukung Trump

Nikki Haley, Saingan Paling Keras Trump Berbalik Arah Dukung Trump

Global
Rusia Serang Kharkiv, Ukraina Evakuasi 10.980 Orang

Rusia Serang Kharkiv, Ukraina Evakuasi 10.980 Orang

Global
Menerka Masa Depan Politik Iran Setelah Kematian Presiden Raisi

Menerka Masa Depan Politik Iran Setelah Kematian Presiden Raisi

Global
Ongkos Perang Ukraina Mulai Bebani Negara Barat

Ongkos Perang Ukraina Mulai Bebani Negara Barat

Global
Israel Mulai Dikucilkan Negara-negara Eropa, Bisakah Perang Segera Berakhir?

Israel Mulai Dikucilkan Negara-negara Eropa, Bisakah Perang Segera Berakhir?

Global
Rangkuman Hari Ke-819 Serangan Rusia ke Ukraina: Pemulangan 6 Anak | Perebutan Desa Klischiivka

Rangkuman Hari Ke-819 Serangan Rusia ke Ukraina: Pemulangan 6 Anak | Perebutan Desa Klischiivka

Global
China 'Hukum' Taiwan yang Lantik Presiden Baru dengan Latihan Militer

China "Hukum" Taiwan yang Lantik Presiden Baru dengan Latihan Militer

Global
UPDATE Singapore Airlines Alami Turbulensi, 20 Orang Masuk ICU di RS Thailand

UPDATE Singapore Airlines Alami Turbulensi, 20 Orang Masuk ICU di RS Thailand

Global
Rusia Duduki Lagi Desa yang Direbut Balik Ukraina pada 2023

Rusia Duduki Lagi Desa yang Direbut Balik Ukraina pada 2023

Global
AS-Indonesia Gelar Lokakarya Energi Bersih untuk Perkuat Rantai Pasokan Baterai-ke-Kendaraan Listrik

AS-Indonesia Gelar Lokakarya Energi Bersih untuk Perkuat Rantai Pasokan Baterai-ke-Kendaraan Listrik

Global
Inggris Juga Klaim China Kirim Senjata ke Rusia untuk Perang di Ukraina

Inggris Juga Klaim China Kirim Senjata ke Rusia untuk Perang di Ukraina

Global
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com