RI Siap Tingkatkan Kerja Sama dengan Bangladesh sebagai Pasar Non-tradisional

DHAKA, KOMPAS.com - R. Heru Hartanto Subolo sangat antusias untuk dapat menjalankan visi dan misi yang diemban selama bertugas sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (Dubes LBBP RI) untuk Bangladesh merangkap Nepal.

Lebih khusus, dia ingin memajukan dan meningkatkan penguatan kerja sama bilateral ekonomi dan perdagangan.

Dubes Heru Subolo diketahui telah menyerahkan Surat-Surat Kepercayaan atau Credential Letters kepada Presiden Bangladesh Yang Mulia Abdul Hamid di Istana Kepresidenan ‘Bangabhaban’ pada Rabu (2/3/2022). 

Baca juga: Kapal Kargo Bangladesh di Ukraina Dihantam Rudal, 1 ABK Tewas

Pokok capaian utama Dubes Heru Subolo ke depan adalah memperkuat diplomasi ekonomi guna mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Beberapa hal yang tengah diupayakan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dhaka (KBRI) di Dhaka untuk mencapai target tersebut di antaranya, yakni penyelesaian Preferential Trade Agreement (PTA) Indonesia-Bangladesh, mendorong realisasi kesepakatan bisnis BUMN Indonesia di sektor energi di Bangladesh melalui realiasasi proyek PT Pertamina Power Indonesia (PPI) dan PT Pembangkit Jawa Bali (PJB), serta meningkatkan akses pasar bagi produk strategis dan komoditas unggulan Indonesia.

Heru menjelaskan, Bangladesh adalah mitra dagang Indonesia terbesar ke-3 di kawasan Asia Selatan, di mana pihak Indonesia menikmati surplus yang cukup signifikan.

"Bangladesh merupakan mitra dagang dalam industri strategis dan ekspor produk unggulan Indonesia, antara lain pengadaan gerbong kereta oleh PT INKA, ekspor unit bus dan kelapa sawit," jelas dia dalam keterangan tertulis yang dikirim KBRI Dhaka kepada Kompas.com, Senin (30/5/2022).

Baca juga: Polisi Tangkap Pemilik Kapal Feri di Bangladesh yang Terbakar dan Tewaskan 39 Orang

Menurut Heru, Bangladesh termasuk salah satu pasar non-tradisional potensial untuk peningkatan ekspor Indonesia.

Hal ini dibuktikan dari peningkatan volume perdagangan bilateral kedua negara yang telah melonjak tajam dari 1,76 miliar dollar AS pada 2020 menjadi 3,03 miliar dollar AS pada 2021.

Bangladesh juga merupakan least developing country (LDC) terbesar dari segi populasi, dengan jumlah penduduk sekitar 162 juta (terbesar ke-8 di dunia) dengan 7 persen di antaranya kalangan kelas menengah ke atas.

Pada 2025, diprediksi kalangan menengah ke atas Bangladesh mencapai 20 persen dari total penduduk (sekitar 40 juta jiwa).

Bangladesh sendiri ditargetkan lulus menjadi negara berkembang empat tahun lagi atau pada 2026.

KBRI Dhaka mencatat, pertumbuhan ekonomi Bangladesh cukup tinggi dan stabil.

Sejak 2011, pertumbuhan ekonominya rata-rata di atas 6,8 persen. Bahkan di masa sebelum pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Bangladesh mencapai 8,2 persen pada 2019.

Baca juga: Kapal Feri di Bangladesh Terbakar, 37 Orang Tewas, 72 Luka-luka

Sementara itu, pada 2020 pertumbuhan ekonomi negara itu mencapai 8 persen.

"Melihat hal tersebut, tak diragukan lagi bahwa Indonesia perlu menjadi mitra utama Bangladesh dengan menggunakan momentum pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung di Bangladesh," ungkap Heru.

Tetapi, bagaimanapun, pandemi Covid-19 juga telah memengaruhi pertumbuhan ekonomi Bangladesh.

Berdasarkan catatan, terdapat 61,57 persen warga Bangladesh kehilangan pekerjaan.

Pemerintah Bangladesh juga telah membatalkan 10 proyek pembangkit listrik tenaga batubara.

Meski demikain, cadangan devisa Bangladesh hingga Juni 2021 mencapai 46 miliar dollar AS yang diperoleh dari pekerja migran Bangladesh di luar negeri.

Sementara, pendapatan per kapita Bangladesh pada 2020 meningkat 9 persen menjadi 2.227 dollar AS dari 2.064 dollar AS.

Heru menerangkan, sebagian besar ekonomi Bangladesh berasal dari industri tekstil yang mencakup Ready made Garment (RMG) dan knitwear, serta remmitance dari tenaga kerja Bangladesh di luar negeri.

Baca juga: 1.000 Toko Dirobohkan, Pengungsi Rohingya di Bangladesh Bingung

Sektor RMG menyumbang 76 persen total ekspor dan menyerap 42 juta tenaga kerja. Namun, lebih dari 90 persen barang konsumsi dan kebutuhan penunjang hidup lainnya adalah produk impor.

Selain mendorong outbound investment BUMN Indonesia di sektor energi dan infrastruktur, Dubes Heru Subolo juga tengah mengupayakan kerja sama bidang kesehatan, dengan tujuan kemandirian kesehatan indonesia, termasuk kerja sama dalam bidang obat-obatan dan vaksin guna menghadapi potensi pandemi mendatang.

"Pada masa pandemi Covid-19, Bangladesh telah memberikan dukungan dalam bentuk obat-obatan kepada Indonesia," jelas dia.

Di samping itu, disampaikan oleh Dubes Heru Subolo, kerja sama di bidang pertahanan juga tengah dilakukan KBRI Dhaka demi mendorong penjualan produk pertahanan buatan Indonesia.

Dubes Heru Subolo juga akan mendorong realisasi penerbangan langsung Bangladesh-Indonesia dengan maskapai Indonesia demi meningkatkan kunjungan wisatawan Bangladesh ke Tanah Air.

Baca juga: Dapat Ancaman Bom, Pesawat Malaysia Airlines Mendarat Darurat di Bangladesh

Dalam segi sosio-politik sendiri, Indonesia dan Bangladesh pada dasarnya memiliki kepentingan yang sama dalam berbagai isu di kawasan dan global, antara lain isu migrasi, kelautan, dan anti-terorisme.

Kedua negara juga merupakan anggota OIC, IORA, D8, dan berbagai organisasi internasional lainnya.

"(Indonesia dan Bangladesh akan memperkuat kerja sama dalam berbagai isu kawasan dan global yang menjadi perhatian bersama, terutama terkait pengungsi Rohingnya, Afghanistan, Palestina, keamanan internasional (misi perdamaian), isu migran, anti-terorisme, dan lain-lain," ungkap Heru.

Mengejar terjalinnya berbagai kerja sama menguntungkan dengan Bangladesh bukan satu-satunya pekerjaan yang ingin dikejar KBRI.

Heru menegaskan, KBRI Dhaka juga punya prioritas tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk meningkatkan pelayanan dan pelindungan bagi WNI dan BHI di wilayah akreditasi, termasuk melalui pembaharuan database WNI secara berkala.

“Sejak tahun 2022 kami cukup giat mendorong para WNI di Bangladesh dan Nepal untuk melakukan 'Lapor Diri' secara online karena berkaitan dengan data Pemilu yang akan dating,” jelas dia. 

Dubes Heru juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat lebih dari 400 WNI di Bangladesh dan Nepal yang sebagian besar merupakan ex-Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan saat ini menjadi Ibu Rumah Tangga serta bersuamikan WN Bangladesh dan Nepal.

Baca juga: Profil Hasina Wajed, Perdana Menteri Bangladesh