Filipina Ganti Komandan Militer di Laut China Selatan

MANILA, KOMPAS.com - Militer Filipina pada Sabtu (18/5/2024) mengumumkan pergantian komandan yang mengawasi pasukan di Laut China Selatan.

Laksamana Muda Alfonso Torres Jr akan menggantikan Wakil Laksamana Alberto Carlos sebagai kepala Komando Barat di pulau Palawan, daratan Filipina terdekat dengan Kepulauan Spratly yang diperebutkan dengan China.

Menurut militer Filipina, pergantian ini termasuk perubahan yang mereka perlukan untuk beradaptasi dengan lingkungan keamanan yang terus berkembang dan secara efektif mengatasi tantangan yang muncul.

Baca juga: China Disebut Berencana Kembangkan Reaktor Nuklir Terapung di Laut China Selatan

Pergantian komandan ini terjadi setelah serangkaian insiden melibatkan kapal-kapal Filipina dan China di dekat terumbu karang yang disengketakan di Laut China Selatan, memperburuk hubungan diplomatik kedua negara.

Insiden-insiden itu termasuk serangan meriam air oleh kapal Penjaga Pantai China, serta tabrakan kecil dalam beberapa bulan terakhir yang menurut Manila merusak kapal Filipina serta melukai beberapa tentara.

Beijing mengeklaim sebagian besar Laut China Selatan termasuk Kepulauan Spratly, meskipun pengadilan internasional memutuskan klaim itu tidak memiliki dasar hukum.

Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei juga memiliki klaim klaim masing-masing atas sebagian Laut China Selatan.

Baca juga:

• Anarki Laut China Selatan dan Urgensi Strategi Zero Conflict
• Sebut China Bangun Pulau Buatan di Laut China Selatan, Filipina Kerahkan Kapal
• China Buntuti Kapal AS di Laut China Selatan lalu Keluarkan Peringatan

Dicopotnya komandan Carlos terjadi setelah pertikaian diplomatik Manila dan Beijing mengenai dugaan perjanjian yang dibuat pejabat China dengan Komando Barat.

Kedutaan Besar China di Manila mengeklaim kesepakatan itu terkait perilaku kapal China dan Filipina di sekitar Second Thomas Shoal, yang oleh Beijing disebut Ren'ai Jiao, lokasi Filipina menempatkan pasukan di kapal angkatan laut.

Mereka menuduh Manila mengingkari perjanjian yang belum dipublikasikan itu sehingga menyebabkan penegak hukum China bertindak untuk melindungi wilayah mereka.

Baca juga: Risiko Keamanan Tinggi, Presiden Taiwan Tak Disarankan Kunjungi Laut China Selatan