Para Menlu ASEAN Prihatin dengan Ketegangan di Laut China Selatan, Ini Kata Mereka

Penulis: VOA Indonesia

MANILA, KOMPAS.com - Para menteri luar negeri (menlu) negara-negara anggota ASEAN menyatakan keprihatinan atas ketegangan di Laut China Selatan yang menurut mereka bisa mengancam perdamaian regional.

Mereka mendesak dialog damai antarpihak.

“Kami prihatin dengan perkembangan terkini di Laut Cina Selatan yang dapat merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan,” kata para diplomat senior ASEAN tersebut dalam sebuah pernyataan.

Baca juga: Alasan Kenapa Laut China Selatan Terus Diperebutkan Selama 2023

Para menlu ASEAN mengeluarkan pernyataan itu ketika China dan Filipina saling tuding dalam beberapa bulan terakhir atas serangkaian pertikaian maritim dan ketika Manila menyatakan perlunya mengubah pendekatan karena upaya diplomatik menuju ke “arah yang buruk.”

China menggambarkan tuduhan tersebut sebagai "hanya kebohongan belaka".

China juga mengatakan pihaknya tidak akan menutup mata terhadap "provokasi dan pelecehan" yang berulang kali dilakukan oleh Filipina.

Para menlu ASEAN juga menegaskan kembali perlunya menahan diri dalam melakukan aktivitas yang bisa memperumit atau meningkatkan pertikaian.

"Kami mengulangi pentingnya dialog damai yang secara konstruktif menyumbang pada promosi stabilitas kawasan dan kerja sama di wilayah maritim," ungkap para pejabat tersebut.

Sejak 2002, ASEAN dan China telah berupaya untuk menciptakan kode etik di Laut China Selatan. Namun, kemajuannya berjalan lambat meskipun ada komitmen dari semua pihak untuk memajukan dan mempercepat proses tersebut.

Pembicaraan mengenai komponen-komponen kode etik ini belum dimulai di tengah kekhawatiran atas kesediaan China untuk berkomitmen terhadap serangkaian aturan yang mengikat dan konsisten dengan hukum internasional.

Baca juga: Filipina Klaim Tak Provokasi Konflik di Laut China Selatan

China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan melalui “sembilan garis putus-putus” yang berputar sejauh 1.500 kilometer (900 mil) selatan daratannya.

Sembilan garis itu memotong zona ekonomi eksklusif Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

China pada Jumat (29/12/2023) menunjuk mantan kepala angkatan laut Dong Jun sebagai menteri pertahanan baru.

Dia sebelumnya menjabat sebagai wakil komandan di sebuah komando yang beroperasi di Laut Cina Selatan.