Pemerintah Thailand Perintahkan Oposisi Hapus Video Kritik Soal Vaksin Covid-19

BANGKOK, KOMPAS.com - Pengadilan Thailand memerintahkan pimpinan oposisi pemerintah untuk menghapus tuduhan di media sosial soal kebijakan vaksin virus corona dari pemerintah.

Perintah yang dikeluarkan pada Minggu (1/2/2021), ditujukan pada pihak oposisi yang menuding program vaksin Covid-19 pemerintah tidak jelas, dan secara tidak adil mendukung perusahaan yang dimiliki oleh raja.

Namun politisi oposisi, Thanathorn Juangroongruangkit, membantah video itu ilegal, dan mendesak YouTube dan Facebook menjaga kebebasan berekspresi.

Reuters melaporkan video itu masih bisa dilihat pada Minggu malam (1/2/2021).

Kementerian Digital Thailand mengatakan Pengadilan Kriminal Thailand memutuskan bahwa unggahan Thanathorn di media sosial, dan situs web dapat melanggar keamanan nasional.

Video-video tersebut menuduh pemerintah Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha kurang transparan dalam program vaksin Covid-19.

Pasalnya, pemerintah mengizinkan Siam Bioscience, yang dimiliki oleh Raja Maha Vajiralongkorn, untuk memasok sebagian besar dosis. Padahal menurutnya perusahaan itu dinilai kurang berpengalaman soal vaksin.

Baca juga: Sempat Tersangkut Skandal Foto Bugil, Selir Raja Thailand Diangkat Jadi Ratu

Para kritikus mengatakan mantan pemimpin junta Prayuth mencurangi pemungutan suara dalam pemilihan 2019 untuk mempertahankan kekuasaan.

Tuduhan itu dibantahnya. Prayuth malah menuding oposisi telah melanggar aturan yang dianggap tabu di Thailand karena terus mengkritik monarki.

Siam Bioscience menerima subsidi 600 juta baht (20 juta dollar AS setara Rp 280 miliar). Dana itu untuk mengembangkan kapasitas dalam memproduksi vaksin AstraZeneca di dalam negeri dan di seluruh Asia Tenggara.

Pengadilan tidak berkomentar saat dihubungi oleh Reuters.

Gerakan yang dipimpin Thanathorn mengatakan belum menerima keputusan itu.

"Kami terus menekankan bahwa konten tersebut tidak salah atau merupakan ancaman bagi keamanan nasional," kayta Pannika Wanich, seorang anggota Gerakan Progresif terkemuka, dalam kicauannya di Twitter.

"Kami berharap YouTube dan Facebook akan mendukung hak dan kebebasan berekspresi."

Thanathorn dilarang berpolitik selama 10 tahun setelah pengadilan membubarkan partainya “Future Forward Party” tahun lalu. Partai oposisi itu dituduh melakukan pinjaman ilegal. Dia membantah tuduhan tersebut.

Baca juga: Berdebat Soal Ratu Kedua, Raja Thailand Marah dan Hancurkan Pergelangan Kaki Saudaranya

Sekarang pemerintah telah mengajukan kasus terhadapnya atas video tersebut. Dia dituding menghina keluarga kerajaan, dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara.

Pemerintah Thailand mengatakan manufaktur Siam Bioscience berada di jalur yang tepat untuk mengirimkan batch pertama sebanyak 61 juta dosis kepada publik pada Juni.

Belum ada komentar langsung dari Thanathorn atau Siam Bioscience atas keputusan pengadilan tersebut. Istana secara tradisional tidak mengomentari perselisihan politik.

Relatif tidak terdampak parah oleh Covid-19, Thailand pada Minggu melaporkan 829 kasus virus corona baru, sehingga total menjadi 18.782 kasus dan 77 kematian sejak wabah dimulai pada Januari 2020.

Baca juga: [VIDEO] Lebih dari 100 Ekor Monyet Gerebek Sebuah Ladang Desa di Thailand karena Kelaparan