BANGKOK, KOMPAS.com - Seorang wanita Thailand yang dituduh menghina keluarga kerajaan dihukum penjara pada Selasa (19/1/2021) selama lebih dari 43 tahun.
Sebuah kelompok hak hukum mengatakan hukuman itu terberat yang pernah dijatuhkan di bawah undang-undang lese majeste yang ketat di negara itu, seperti yang dilansir dari AFP pada Selasa (19/1/2021).
Putusan itu diambil saat Thailand meningkatkan penggunaan undang-undang kontroversialnya terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi, yang tuntutannya mencakup reformasi monarki yang sangat kuat.
Baca juga: Perayaan Natal Thailand, Gajah Santa Sebarkan Pesan tentang Covid-19
Regulasi itu digunakan untuk melindungi keluarga kerajaan dari pencemaran nama baik, penghinaan atau ancaman, pasal 112 dari hukum pidana secara rutin ditafsirkan untuk memasukkan kritik apapun terhadap monarki.
Pada Selasa, Anchan (19/1/2021) yang nama belakangnya dirahasiakan oleh pengacara hak asasi manusia untuk melindungi kerabatnya, didakwa atas 29 dakwaan lese majeste dan total ancaman penjara 87 tahun.
Baca juga: Tanpa Lockdown, Begini Cara Thailand Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19
Pengadilan memotong separuh hukumannya karena dia mengaku, menurut kelompok Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand, yang melacak kasus pencemaran nama baik kerajaan.
Anchan, mantan pegawai negeri, pertama kali ditangkap pada 2015 setelah dikaitkan dengan pembawa acara podcast bawah tanah yang dikenal sebagai "DJ Banpodj", seorang kritikus yang berapi-api terhadap monarki.
Dia awalnya ditahan dalam penahanan pra-sidang selama tiga tahun sebelum dibebaskan dengan jaminan.
Baca juga: Thailand Pesan 2 Juta Vaksin Sinovac, Mulai Datang Bulan Depan
Hukuman terlama sebelumnya di bawah hukum lese majeste adalah 35 tahun yang dijatuhkan kepada seorang pria pada tahun 2017.
Titipol Phakdeewanich, seorang analis politik dari Universitas Ubon Ratchathani, mengatakan putusan Anchan bisa "bermotivasi politik" untuk mengintimidasi para aktivis.
Tapi, dia mengingatkan, penerapan keras seperti itu bisa menjadi bumerang dan "menghancurkan reputasi institusi monarki di dalam dan luar negeri".
Baca juga: Dulu Dipuji Tangani Covid-19, Kini Kasus di Thailand Melonjak Lagi
Menghapus hukum lese majeste adalah salah satu tuntutan utama dari gerakan protes yang dipimpin pemuda.
Sejak demonstrasi dimulai pada pertengahan Juli, lebih dari 40 aktivis telah didakwa berdasarkan undang-undang lese majeste karena mengambil bagian dalam protes yang menuntut perbaikan pemerintahan Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha dan reformasi monarki.
Kelompok Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand mengatakan Anchan telah mengajukan permohonan jaminan sambil menunggu banding atas hukuman tersebut.
Baca juga: Raja Thailand Menyapu Halaman Penjara Bangkok Bersama Selirnya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.